Abaikan Tindakan Tegas Pemerintah, FORSEMESTA Sultra Bakal Pressure Kembali Pelanggaran PT WAI

Konut, Sultrapost.ID – Anjing menggonggong kafilah berlalu, mungkin kata inilah yang pantas menggambarkan sikap PT Wanagon Anoa Indonesia (WAI). Sebab perusahan tambang yang tengah beroperasi di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut) itu seolah kebal hukum dan tak lagi menghiraukan tindakan tegas dari pemerintah atas berbagai pelanggaran yang dilakukannya.

Surat teguran yang di layangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Konut kepada PT WAI pada 18 September 2019 lalu atas dugaan pelanggaran lingkungan akibat aktivitas pertambangannya, bukanlah kejahatan baru yang dilakukannya.

Sebelumnya, perusahan tersebut juga pernah di minta oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menghentikan aktivitasnya, atas dugaan ilegal mining. Namun pihak PT WAI tak menghiraukan surat tersebut dan masih terus melakukan aktivitasnya.

Mengetahui hal tersebut, Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (FORSEMESTA) Sultra pun langsung melaporkan perusahan bandel itu ke Markas Besar (Mabes) Polri serta di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI pada 26 Februari 2019 lalu.

Sayangnya, laporan dari FORSEMSTA Sultra, seperti di anggap gertakan sambel oleh perusahan bandel itu. Pasalnya, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait perkembangan pengusutan kasus PT WAI. Sementara perusahan masih terus beraktivitas.

Koordinator Presidium Forsemesta Sultra, Muhamad Ikram Pelesa saat di konfirmasi melalui via Whatsapp-nya, Jumat 1 November 2019 mengatakan, pasca melaporkan kasus PT WAI ke Mabes Polri, pihaknya tidak lagi mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengusutan kasus.

“Sudah 8 Bulan Kasusnya mandeg dimeja Kabareskrim, kami tidak mendapatkan lagi informasi tentang kasus PT. WAI. Untuk itu kami akan kembali mempressure persoalan itu. Sekaligus kembali memberikan data pelanggaran terbaru yang dilakukan PT WAI,” ucapnya.

Lebih lanjut Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI itu menjelaskan, akibat mandeknya pengusutan kasus itu, PT WAI semakin bebas mengeruk sumber daya alam di wilayah itu. Bahkan demi memuluskan aktivitasnya, PT WAI malah mengabaikan persoalan lingkungan.

“Bulan September kemarin PT WAI kembali melakukan pelanggaran. Kali ini pelanggarannya sangat berbahaya karena berkaitan dengan lingkungan. Itu terbukti saat DLH melayangkan surat teguran dengan bernomor 66.1/1/045a. Dalam surat tersebut menyebutkan ada tujuh pelanggaran yang dilakukannya,” bebernya.

Namun lagi-lagi kata Mahasiswa Pascasarjana Universitas Trisakti itu, pihak perusahan justru mengacuhkan surat teguran tersebut. Dirinya yakin jika berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh PT WAI sudah layak menjadi dasar Polri dan KESDM RI bersama KLHK RI untuk memberhentikan dan mencabut izin perusahaan tersebut serta memberikan sanksi pidana.

Untuk itu ia berharap kehadiran FORSEMSTA Sultra dalam mempresure ulang pengusutan kasus PT WAI dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelesaiaanya, sehingga dapat memberikan efek jerah pada para penambang ilegal

“Kami akan kbali melakukan aksi unjuk rasa, karena dari semua pelanggarannya sangat layak bagi KESDM RI bersama KLHK RI untuk membehentikan dan mencabut izin PT. WAI. Kami berharap minggu depan sudah ada kepastian hukum dalam kasus ini sehingga dapat memberikan efek jerah pada para penambang ilegal lainnya,” pungkasnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.