Ali Mazi Diminta Kembalikan Tapal Batas Bombana dan Buton Berdasarkan SK Gubernur Nomor 53a

Kendari, Sultrapost.Id – Warga Pulau Kabaena, yang mengatasnamakan diri Benteng Selatan Kabaena, menggelar aksi damai dengan mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tanggal Senin 26 November 2018.

Kedatangan mereka, untuk meminta Gubernur H Ali Mazi agar mengembalikan tapal batas kabupaten Bombana dan kabupaten Buton berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra nomor 53a tahun tahun 2003 tentang tapal batas kabupaten Bombana dan kabupaten Buton.

Berdasarkan surat pernyataan aksi, tapal batas kedua kabupaten ini bermula dari tanjung Wulala kecamatan Kabaena Timur menelusuri punggung bukit Wulaende dan bermuara di Kali Asin. Namun diduga telah direkayasa karena ada kepentingan lain, sehingga tapal batas itu berubah.

“Meminta kepada gubernur Sultra untuk merevisi tapal batas antara wilayah kabupaten Bombana dan kabupaten Buton dengan mengembalikan tapal batas tersebut berdasarkan SK gubernur Sultra nomor 53a tahun 2003 pada saat awal pembentukan kabupaten Bombana,” tegas Rizal Iskandar, Koordinator Lapangan (Korlap), saat membawakan orasi di gerbang kantor Gubernur.

Sementara , orator lain Andri Ananta berharap agar Pemerintah Propinsi (Pemprop) mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Kabaena secara umum, dengan mengembalikan tapal batas seperti yang dimaksud dalam SK gubernur nomor 53a.

“Jujur diwilayah ini ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun karena IUP ini mengiris wilayah dua kabupaten, sehingga setiap bantuan sosial atau CSR nya juga harus dibagi, padahal yang merasakan dampak akibat aktivitas pertambangan ini adalah warga Pulau Kabaena, untuk itu kami harap ada kebijakan baru yang pro terhadap warga Kabaena secara utuh berkaitan dengan masalah ini,” teriaknya dihadapan puluhan masa aksi.

Kapala Desa (Kades) Pongkalaero kecamatan Kabaena Selatan Darmawi, yang ikut dalam aksi ini mengungkapkan, SK gubernur 53a, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh H Ali Mazi saat memimpin propinsi Sultra pada periode 2003 – 2008.

“Dengan kembalinya beliau memimpin Sultra, kami harap tapal batas kabupaten Bombana dan Buton dapat dikembalikan seperti yang tertuang dalam SK itu,” ucapnya saat ditemui Sultrapost.Id.

Setelah lama berorasi, akhirnya masa aksi ditemui perwakilan Pemprop Sayidina S, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Administrasi Pemerintahan. Dia berjani akan menyampaikan semua tuntutan warga Kabaena ke gubernur Sultra.

Usai menyalurkan aspirasi di kantor gubernur, masa aksi kemudian melanjutkan gerakan menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra. Disana, mereka diterima oleh Ketua DPRD H Aburrahman Saleh dan anggota, Suwandi dan Adnan Lubis.

Terpisah, Gubernur Sultra H Ali Mazi mengatakan, bahwa dalam waktu dekat akan mengevuluasi persoalan tapal batas tersebut, yang terletak di Pulau Kabaena.

“Insya Allah nanti mudah mudahan dalam waktu dekat kita akan coba untuk lakukan evaluasi,” katanya, seperti dikutip di Media Online Okesultra.com.

Penulis: Erwin

Editor: Leros

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.