Ampuh Konut Beberkan Berbagai Dugaan Pelanggaran PT. KMS 27

Kendari, Sultrapost.ID – Selama delapan tahun melakukan aktivitas pertambangan di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut) PT. Karya Murni Sejati (KMS) 27, diduga belum mengantongi izin yang lengkap.

Hal tersebut terkuak saat sejumlah masyarakat serta mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Konawe Utara (Ampuh-Konut) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan DPRD Sultra, Selasa 12 Februari 2019 kemarin.

Dalam orasinya, Oscar Sumardin membeberkan berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan PT. KMS 27 diantaranya, tidak mempunyai laporan eksplorasi dan laporan studi kelayakan IUP operasi produksi, CnC-yang sudah dicabut oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, tidak memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT), tidak mempunyai RKAB serta tidak memiliki pelabuhan sendiri (Jetty).

“PT. KMS 27 menjual ore nikelnya pada PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) dengan memakai dokumen perusahaan lain dan PT. KMS 27 tidak punya surat izin verifikasi dari dinas ESDM Sultra,” bebernya.

Untuk itu mereka meminta kepada ESDM dan DPRD Sultra agar segera mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Sultra, H Ali Mazi untuk menghentikan seluruh aktifitas PT KMS 27 di block Mandiodo. Serta merekomendasikan ke Polda Sultra agar menginvestigasi menyeluruh dugaan pemalsuan dokumen PT KMS 27.

“Kami juga mendesak DPRD Sultra merekomendasikan pada KPK RI terkait dugaan kongkalikong antara syahbandar Molawe dengan PT KMS 27,” pintanya.

Hal senada juga diungkapkan Hendro. Bahkan kata dia, di tahun 2018 kemarin Dinas ESDM Sultra telah memberhentikan aktifitas IUP PT KMS 27. Akan tetapi sampai hari ini perusahaan tersebut tetap melakukan penambangan dan pengapalan.

“Kami menduga Syahbandar Molawe yang ada di Kecamatan Molawe berlaku sewenang-wenang, melakukan pembiaran pada PT KMS 27 beraktifitas berlayar memuat ore nikel,” ucapnya.

Menanggapi aduan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Sultra, Sukarman AK mengatakan jika benar ESDM Sultra telah mengeluarkan rekomemdasi penghentian aktivitas PT. KMS 27 karena tidak mengantongi dokumen lengkap, maka pihaknya tidak perlu lagi mengeluarkan rekomemdasi.

“Tapi nanti kita agendakan rapat koordinasi dengan ESDM Sultra. Bukan kita tidak percaya, tapi kita perlu klarifikasi data. Nantinya kita bisa dorong gubernur dengan kewenangannya menindak tegas PT KMS 27,” janjinya.

Sementara itu pihak PT KMS 27 belum dapat di konfirmasi.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.