AMPUH Sultra Bakal Presure Dugaan Pelanggaran PT Rosini ke Mabes Polri dan Kemnhub RI

Kendari, Sultrapost.ID – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sultra dalam waktu dekat ini bakal menyambangi Mabes Polri serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, untuk mempresur dugaan pelanggaran lingkungan dan pembangunan Jetty tanpa izin oleh PT Rosini Indonesia.

Hal tersebut di sampaikan Direktur AMPUH Sultra, Hendro Nilopo usai melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi dan Polda Sultra, Selasa 10 Maret 2020.

Kata dia, pihaknya terpaksa harus melakukan presure ke Mobes Polri serta Kemenhub RI, karena hingga kini proses penanganan kasus dugaan pelanggaran perusahan tambang yang beroperasi Blok Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, kabupaten Konawe Utara (Konut) itu semakin tidak jelas.

“Benar pada 28 Juni 2019 lalu Polda Sultra telah menetapkan pimpinan PT Rosini sebagai tersangka, namun kejelasan proses hukumnya sampai hari ini tidak jelas, sudah sampai dimana tahapannya,” unkapnya.

Ironisnya lagi, selain penanganan kasusnya yang tidak ada kejelasan, dirinya juga menduga perusahan tersebut kembali melakukan aktivitas bongkar muat di Jetty miliknya yang telah di police line.

“Saya dapat Informasi dari sumber di lapangan bahwa telah ada Tongkang di Jetty PT Rosini yang sebelumnya telah di police Line. Dan saya sudah teruskan kepada Kepala Syahbandar Molawe melalui WhatsApp, ia mengatakan bahwa tidak ada aktivitas dan jika ada maka aktivitas Ilegal,” ujarnya.

Sehingga itu lanjutnya, dengan alasan tersebut maka dirinya akan mendesak Kemenhub RI untuk segera mencabut izin Tersus milik PT Rosini.

“Pemerintah pusat dan daerah harus segera mencabut izin Tersus PT Rosini. Pihak kepolisian juga segera ungkap dan penjarakan pimpinan perusahan yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” tutupnya.

Hal senada juga disampaikan Jenlap, Ahmad Zainul. Dikatakannya, kehadiran mereka di Mabes Polri serta Kemnhub RI itu guna mempresur persoalan penetapan tersangka pimpinan PT. Roshini Indonesia, atas dugaan penyalahgunaan izin jetty serta melakukan usaha atau dugaan kegiatan tanpa izin lngkungan.

“Kami anggap penanganan kasus dugaan pelanggaran PT Rosini Indonesia tidak transparan lagi serta dugaan adanya aktivitas tanpa izin jety,” ucapnya.

Disebutkannya, Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhardt, telah menyampaikan bahwa pimpinan PT Rosini Indonesia ditetapkan sebagai tersangka.

“Dia dijerat pasal 299 UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pembangunan dan operasional terminal khusus yang tanpa izin dari Menteri di pidana paling lama 2 tahun. sedangkan di pasal 109 UU nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, usaha dan atau kegiatan tanpa izin lingkungan, di ancaman dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya akan melakukan presure ke Mabes Polri agar segera memanggil pimpinan PT. Rosini karna disinyalir telah merugikan negara. Jika tidak, kami sudah berkoordinasi dan akan menutup pertambangan bersama masyarakat,” tegasnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.