BannerDepan

Ampuh Sultra Dukung Langkah Tegas Pj Gubernur Menata Birokrasi

Kendari, Sultrapost.ID – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) mendukung langkah tegas Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto menata birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengatakan, berdasarkan histori kepemimpinan, Pj Gubernur dinilai mampu menciptakan Good Governance, Clean Governance dan Just Governance.

“Penataan birokrasi di lingkup Pemprov Sultra memang harus di lakukan untuk menciptakan Good Governance, Clean Governance dan Just Governance. Dan kami yakin dengan pengalamannya sebagai Kapolda Sultra dan Dirjen Imigrasi, PJ Gubernur mampu menciptakan hal tersebut,” ungkapnya, Senin 25 September 2023.

Kata Hendro, pelantikan beberapa pejabat oleh Ali Mazi menjelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Sultra, diduga tidak melalui proses Assessment, sehingga besar kemungkinan terjadinya kecurangan atau praktik korupsi dan nepotisme.

“Semoga Pj Gubernur Sultra bisa mendeteksi dan segera mencopot semua pejabat yang dilantik di akhir masa jabatan Ali Mazi, karena ini penting dalam mewujudkan Good dan Clean Governance di lingkup Pemprov Sultra,” ujarnya.

Hendro menjelaskan, Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan konsep yang mengacu pada pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat di pertanggungjawabkan secara bersama.

Sedangkan Clean Government atau pemerintahan yang bersih merupakan konsep pemerintahan yang selalu memberlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis serta terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment ini,  Pj Gubernur memang harus melakukan penataan birokrasi. Dan kami melihat itu yang sedang dilakukan oleh beliau saat ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, Hendro Nilopo berharap dengan hadirnya bapak Andap Budhi Revianto sebagai Pj Gubernur Sultra dapat membenahi sistem pemerintahan yang ditinggalkan oleh Ali Mazi selama ini.

“Menurut kami dimasa kepemimpinan Ali Mazi, banyak meninggalkan kekacauan, mulai dari kebijakan yang tidak pro rakyat, praktik Korupsi dan Nepotisme merajalela dan pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran,” tutupnya.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.