BannerDepan

Aplikasi Antrian MPP di Disdukcapil Kendari Dinilai Kadang Tidak Berguna

Kendari, Sultrapost.ID – Aplikasi antrian “MPP” yang menjadi salah satu inovasi baru sebagai upaya memberikan kemudahan dalam melakukan pengurusan E-KTP rupanya tidak berguna.

Adi Gunawan warga Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia mengatakan dirinya mengaku heran dengan sistem baru yang di berlakukan Disdukcapil Kota Kendari. Pasalnya, aplikasi antrian yang di wajibkan sebelum mengurus E-KTP justru di anggapnya tidak berguna.

“Jadi pukul 8.00 Wita saya ambil antrian di aplikasi JARI, tapi beberapa kali saya coba tetap tidak bisa. Padahal jumlah antriannya belum penuh,” ungkapnya, Kamis 5 Januari 2023.

Karena tak juga mendapat nomor antrian melalui aplikasi tersebut, Adi Gunawan  kemudian mendatangi kantor Disdukcapil Kendari.

“Saya langsung ke kantornya. Disana saya bertanya ke salah seorang pegawainya, kenapa saya tidak bisa mendapat nomor antrian di aplikasi padahal belum penuh, Kata pegawainya itu sudah habis antrian sebelum pukul 8.00,” jelasnya.

Adi Gunawan lalu kembali bertanya mengenai penyebab nomor antrian yang habis, sedangkan di aplikasi masih ada kuota.

“Kenapa bisa habis, sedangkan kuota di aplikasi ini masih banyak. Pegawai nya jawab yang datang lebih dulu di kantor langsung di layani meski tidak mengambil antrian melalui aplikasi. Jadi kuotanya cepat habis,” ujarnya.

Lanjut Adi Gunawan dirinya mengaku kesal sebab menurutnya mengambil nomor antrian melalui aplikasi MPP merupakan syarat wajib yang di berlakukan Disdukcapil Kota Kendari.

“Jadi dua hari yang lalu saya ke kantor Disdukcapil. Nah pegawainya bilang bahwa harus mengambil antrian di aplikasi JARI itu. Kalau belum ambil tidak akan mendapat pelayanan. Anehnya begitu saya ambil antrian justru yang di utamakan warga yang lebih dahulu datang di kantor tanpa ambil antrian,” tutupnya.

Sementara itu, Sekertaris Disdukcapil Dudy Laewani s, mengaku jika terjadi error dalam aplikasi tersebut, sehingga dirinya terpaksa mengeluarkan kebijakan pelayanan manual.

“Memang sejak dua hari yang lalu terjadi error di aplikasi, makanya saya ambil kebijakan layani manual karena blanko E-KTP terbatas. Kalau masih menggunakan aplikasi takutnya jebol antrian sementara kuota blangkonterbatas,” ucapnya.

Ironisnya, kebijakan dadakan tersebut hanya di sampaikan kepada warga yang memang berada di kantor Disdukcapil pada saat itu. Sedangkan warga yang mengambil antrian melalui aplikasi tidak mengetahui adanya kebijakan pelayanan manual. Padahal sistem aplikasi yang error itu sudah terjadi sejak dua hari yang lalu.

Dudy bahkan seolah menyalahkan aplikasi tersebut dan melemparkan tanggung jawab terkait aplikasi tersebut ke Diskominfo Kota Kendari.

“Ini kurangnya aplikasi, tidak ada menu pengumumannya. Nah ini tanggung jawab kominfo karena aplikasi ini dari mereka,” tegasnya.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
1 Komen
  1. Unknow berkata

    Kenapa kominfo disalahkan😂 kominfo hnya memantau, untuk maintenance dan error yg terjadi di aplikasi itu merupakan tanggung jawab pemilik aplikasi dalam hal ini berarti Disdukcapil Kota Kendari itu sendiri🤣 atau jgn2 Disdukcapil Kota Kendari jg tdk tau ada maintenance/error di aplikasinya sndri?🤓 lantas karna ketidaktahuan itu menyalahkan Kominfo??? Harusnya ada bagian IT yang bergatanggung jawab untuk hal2 seperti ini. Itumi guna nya IT da cari jalan keluar dari permasalahan yg terjadi di sistem nya☺️

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.