Apresiasi Kinerja Polri, Forsemesta Minta Pimpinan PT Bososi dan 6 Perusahan Tambang di Tahan

Kendari, Sultrapost.ID – Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta) Sultra sangat mengapresiasi tindakan tegas Polri dengan menhentikan aktivitas PT Bososi dan 6 perusahan tambang lainnya.

Koordinator Presedium Forsemesta Sultra, Ikram Pelesa mengungkapkan, meskipun laporan berbagai dugaan kejahatan pertambangan PT Bososi Pratama dan 6 join operasional-nya terlampau 1 tahun, namun pihaknya sangat mengapresiasi tindakan tegas Mabes Polri.

“Akhiranya ditindaklanjuti, meskipun sudah terlampau setahun lebih laporan kami mengendap di Bareskrim Mabes Polri, itu kalau tidak salah 14 Januari 2019 lalu. Walaupun demikian, kami sangat apresiasi,” ungkapnya, Kamis 19 Maret 2020.

Dirinya menyebutkan, dalam laporannya kala itu, PT. Bososi Pratama diduga melakukan aktivitas penambangan dalam kawasan hutan dan diluar dari IPPKH seluas 496,33 hektare. Dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan UU Kehutanan pasal 38 ayat 4, yang menjelaskan bahwa dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di dalam kawasan hutan lindung.

“PT Bososi Pratama kami duga melakukan perambahan hutan lindung yang berada disekitar IUP. Karena, dalam IUPnya seluas 1850 hektare, terdapat kawasan hutan lindung seluas 662,78 hektare, hutan produksi terbatas 1.106,15 hektare dan hutan produksi 68,06 hektare. Namun, Perusahaan tersebut diduga melakukan perubahan fungsi hutan lindung tidak sesuai mekanisme, dimana luas perubahan fungsi hutan lebih luas dari IUP perusahaan, sehingga terdapat ketidaksamaan dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sultra dan Kabupaten Konut,” jelasnya.

Ironisnya lagi lanjut dia, 6 perusahaan yang merupakan Join Operasional (JO) PT Bososi Pratama juga diduga belum mengantongi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

Sehingga itu menurutnya Mabes Polri tidak hanya melakukan penyegelan atau penyitaan alat berat dan Ore milik JO PT. Bososi Pratama, melainkan juga melakukan penahanan terhadap Direktur Utama perusahan pemegang IUP dan 6 pimpinan perusahaan JO

“Bukan Hanya menambang diluar titik koordinat, kami menduga ketujuh perusahaan yang JO dengan PT. Bososi Pratama belum mengantongi IUJP, untuk itu Mabes Polri tidak boleh hanya menyegel atau menyita alat berat dan Ore milik 6 JO yang di duga menambang Ilegal di Wilayah IUP PT Bososi, tapi harus tangkap pimpinan utama perusahan pemegang IUP serta pimpinan 6 perusahaan JO juga,” tutupnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.