BannerDepan

BKPSDM Dianggap Lecehkan DPRD Muna

Muna, Sultrapost.ID – Penolakan La Ode Sahuzu sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) berbuntut panjang, pasalnya Komis I DPRD kabupaten Muna menganggap pergantian itu tidak melalui mekanisme yang ada.

Apa lagi dengan adanya penyataan Plt. Kepala BKPSDM Muna Rustam, yang membuat geram Komisi I DPRD Muna mengenai pergantian Sekwan tanpa harus melalui persetujuan dewan.

Awal Jaya Bolombo, Ketua Komisi I DPRD Muna mengungkapkan bahwa, pernyataan kepala BKPSDM itu dianggap telah melecehkan lembaga DPRD.

Menurutnya, konsultasi yang dilakukan pada pimpinan dewan tidak resmi, hanya melalui via ponsel. Itupun yang menelepon adalah Kepala Bappeda La Mahi, bukan Plt. Kepala BKPSDM.

“Itu membuktikan bahwa pihak BKPSDM tidak memiliki etika dalam berorganisasi. Lagian, surat yang disampaikan perihalnya bukan untuk pergantian Sekwan, tetapi hanya pemberitahuan rotasi,” cetusnya, Kamis 10 Januari 2019.

Ia menambahkan, Rustam dinilai tidak memahami aturan terkait pergantian Sekwan.

Perlu dipahami, lanjut Awal, PP nomor 11 pada pasal 127 angka 4, adalah bukan penyempurnaan dari PP nomor 18 tahun 2016, melainkan sebuah landasan.

“Plt kepala BKPSDM harusnya membaca aturan itu jangan setengah setengah. PP 11 itu seharusnya dibaca dari poin pertama, itu untuk calon pejabat hasil lelang,” ujar pria yang kerap disapa AJB.

Hal itu membuktikan kualitas seorang Rustam, sambung dia, tidak mampu memimpin instansi yang mengurusi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten Muna.

“Yang perlu diingat. DPRD adalah lembaga resmi bukan lembaga kaleng kaleng. Jangan seenaknya saja, konsultasi lewat telepon,” tegasnya.

Untuk itu, sampai saat ini pihaknya tetap masih menganggap Edi Ridwan sebagai Sekwan. Karena itu, Komisi I akan memanggil pihak BKPSDM Muna.

“Kita akan tetap melakukan hearing dengan pihak BKPSDM, agar jelas mana aturan yang resmi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rabu tanggal 9 Januari 2019, Kepala BKPSDM Muna Rustam mengatakan, tidak ada yang salah dalam pelaksanan pelantikan La Ode Sahuzu sebagai Sekwan, pasalnya pihaknya mengacu pada PP No 11 pasal 127 angka 4 tahun 2017 tentang manajemen ASN.

“Kita sudah tidak mengacu lagi pada PP nomor 18 pasal 31, dan aturannya jelas tidak perlu persetujuan DPRD,” ujarnya.

Selain itu, Rustam juga mengungkapkan jika pergantian Sekwan, pihaknya terlebih dahulu sudah mengkonsultasikan ke unsur pimpinan DPRD.

“Sebelumnya kita sudah melakukan konsultasi kepada Ketua DPRD Muna Abdul Rajab Biku dan Wakil Ketua LD Diyrun, yang disusul dengan surat penyampain,” jelasnya.

Penulis: Ison

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.