BannerDepan

Diduga Kejar Progres, PT AMI Abaikan Aturan

Bombana, Sultrapost,ID – PT Artha Mining Industri (AMI) terus menggenjot pembangunan pabrik Smelter. Sayangnya, berbagai aturan pun di abaikan oleh perusahan pemurnian nickel yang berada di Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana itu demi mengejar progres.

Mulai dari pembangunan pelabuhan Jetty hingga tenaga kerja yang digunakan perusahan saat ini diduga melanggar aturan.

Hal tersebut pun di benarkan oleh Koordinator Lapangan PT AMI, Afan Parawansyah yang di konfirmasi saat kunjungan Tim Pengawasan Orang Asing (PORA), yang berlangsung Selasa 16 Juli 2019 lalu. Dirinya mengakui jika sudah ada aktivitas bongkar muat di pelabuhan Jetty tersebut.

“Iya kemarin hanya membongkar saja,” ungkapnya.

Padahal diketahui pelabuhan Jetty milik PT AMI tersebut, belum mengantongi izin UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Pelabuhan Jetty PT AMI sepanjang 30 sampai dengan 40 meter dengan kedalam 8 meter

“Itu sudah saya laporkan ke pimpinan dan sementara progres,” ucapnya.

Selain pelanggaran pembangunan pelabuhan Jetty yang tak mengantongi izin, perusahan tersebut juga di duga melanggar UU nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan.

Dimana dalam kunjungan saat itu, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Bombana, menemukan puluhan tenaga kerja yang belum di laporkan serta upah yang tak layak. Ironisnya saat di tanya, Afan enggan berkomentar banyak.

“Kalau tataran itu, saya hanya fokus soal teknis di lapangan. Biasanya kontor di Kendari atau HRD pusat yang koordinir langsung,” jawabnya.

Menyikapi hal tersebut, Aci warga Kecamatan Mataoleo, mengaku heran dengan sikap pemerintah yang terkesan melakukan pembiaran terhadap sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

“Kemarin saat kami melakukan aksi demonstrasi di DLH Provinsi Sultra, Kadis sudah mengatakan kalau pelabuhan Jetty PT AMI belum mengantongi UKL-UPL. Dan itu tertuang dalam berita acara,” jelasnya saat di konfirmasi usai RDP di DPRD Bombana.

Seharusnya pemerintah segera menghentikan aktivitas perusahan dengan berbagai pelanggaran yang diduga telah dilakukannya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.