BannerDepan

Diduga Korupsi, Kepala BPBD Konut dan Kontraktor Inisial YKB Dilapor ke Kejagung RI

Konut, Sultrapost.ID – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (Ampuh Sultra) melaporkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara (Konut) beserta oknum kontraktor inisial YKB ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Keduanya dilaporkan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau mark up pada proyek pembersihan lapangan dan perataan tanah di Konut.

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengungkapkan proyek dengan anggaran sebesar Rp 6 Miliar lebih itu terbagi di delapan titik. Empat diantarannya dinilai
“Jadi proyek land clearing ini total ada 8 titik, tapi yang kami duga kuat anggarannya di mark up itu ada 4 titik, nah itulah yang jadi materi dalam laporan kami hari ini,” ungkapnya, Rabu 2 April 2024.

Disebutkannya, keempat titik berada di Desa Tapuwatu, Desa Walalindu, Desa Puuwanggudu, dan Desa Wanggudu Raya. Sementara rincian anggaran untuk pengerjaan proyek Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah tersebut yakni, Desa Tapuwatu Rp. 1, 463.200.000, Desa Walalindu Rp. 1, 135.060.000, Desa, Puuwanggudu Rp. 1, 279.400.000, serta Desa Wanggudu Raya Rp. 1, 286.960.000. Sehingga total anggaran yang di gunakan di empat titik tersebut sebesar Rp. 5, 164.620.000

Lanjut Hendro, kepala BPBD Konut dan oknum kontraktor inisial YKB diduga kuat berkonspirasi melakukan mark up terkait anggaran proyek yang di maksud.

Sebab kata dia, anggaran yang digunakan pada proyek pembersihan lapangan dan perataan tanah di empat titik tersebut sangat tidak masuk akal.

“Mau di putar seperti apapun menurut kami sangat tidak logis, proyek land clearing satu titik memakan anggaran Rp. 1 miliar lebih,” Imbuhnya.

Anggaran tersebut menurut Hendro, sangat tidak masuk akal. Bahkan jika di bandingkan dengan kegiatan yang sama di lokasi tanah bebatuan pun tidak membutuhkan anggaran sebanyak itu.

“Bisa di bandingkan, dengan proses land clearing di wilayah tambang yang tanahnya terdapat batuan. Tidak sampai sebesar itu anggarannya ”. Jelasnya

Apalagi menurutnya, lokasi yang di kerjakan oleh oknum kontraktor inisial YKB itu memiliki tekstur tanah yang biasa.

“Kami punya foto lokasinya, tanahnya biasa saja seperti tanah biasa pada umunya”. Pungkas mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta itu

Oleh karena itu pihaknya meyakini bahwa anggaran pada proyek Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah tersebut di mark up atau di lebih-lebihkan.

“Kuat keyakinan kami, bahwa proyek tersebut memang di tinggikan anggarannya atau di mark up. Semoga hasil kajian kami sepersepsi dengan APH dalam hal ini Kejaksaan Agung”. Tegasnya
Terakhir pria yang akrab disapa Egis itu meminta agar Kejaksaan Agung RI segera memanggil dan memeriksa pihak yang bersangkutan dalam hal ini kepala BPBD Kab. Konawe Utara dan kontraktor inisial YKB.

“Keduanya harus segera di panggil dan di periksa, agar jika terbukti ada kerugian negara pada proyek land clearing itu bisa segera di kembalikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Ujarnya

Pihaknya juga menegaskan akan melakukan aksi demonstrasi susulan dengan kuantitas masa yang besar, jika kedua pihak bersangkutan tidak segera di panggil dan di periksa dalam waktu 3 x 24 jam.

“Ini merupakan bentuk komitmen kami, jika yang bersangkutan tidak di panggil dalam waktu 3×24 jam, maka kami akan kembali gerudug Kejaksaan Agung RI”. Tutupnya

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.