BannerDepan

Diduga Tabrak Aturan Soal Penimbunan Laut Motewe, Dewan Dorong Pembentukan Pansus

Muna, Sultrapost.Id – Pelaksanan mega proyek penimbunan laut dikawasan Motewe yang disinyalir berada dilokasi hutan mangrove dengan menelan anggaran sebanyak 30 M oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Muna di duga tabrak aturan.

Pasalnya Mega proyek tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan tidak tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna bahkan sudah dua kali melayangkan surat rekomendasi penghentian proyek tersebut. Namun, tidak diindahkan oleh pihak Pemda Muna yang tetap melanjutkan pengerjaannya. Hal tersebut juga berdasarkan arahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Mahmud, anggota Komisi II dari fraksi PDI Perjuangan tidak tinggal diam, pihaknya tetap akan mengambil langkah langkah untuk mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) karena persoalan ini sudah dianggap sangat kompleks.

“Ini sudah melanggar aturan dan kita tidak akan tinggal diam,” cetusnya

Ia menambahakan, berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) perihal tidak adanya kelengkapan dokumen izin lingkungan dalam pekerjaan itu, itu dianggap jelas melanggar aturan dan dapat dipidana.

“Begitu juga hasil konsultasi di Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), tidak ada kegiatan disekitar kawasan hutan mangrov. Cara cara lama yang dilakukan untuk kandang paksa, tapi tidak akan lolos,” tandasnya.

Penulis: Ison

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.