BannerDepan

Diduga Tidak Miliki IPPKH, PT BSJ Menambang di Kawasan Hutan

 

Konut, Sultrapost.ID – PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) diduga tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam melakukan aktivitas penambangannya di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) hingga Hutan Lindung (HL) yang terletak di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Konawe Utara (Konut).

Hal tersebut di beberkan oleh ketua umum Linkar Kajian Kehutanan (LINK) Sultra, Andriansyah Husen. Kata dia, sejauh ini PT BSJ sangat leluasa melakukan aktivitasnya meski tidak memiliki IPPKH.

“Kami telah mengecek di lapangan, melihat langsung bagaimna aktivitas PT BSJ tersebut. Sangat parah sekali pelanggaran yang dilakukan perusahaan, sudah tidak miliki IPPKH ia juga di duga melakukan aktivitas di dalam hutan lindung,” ungkapnya Sabtu, 15 Januari 2022.

Alumni Fakultas Kehutanan UHO itu menegaskan, dirinya akan segera menindak lanjuti terkait dugaan kejahatan kehutanan PT BSJ.

“Dugaan kejahatan kehutanan ini tidak akan saya diamkan, karena pelanggaran tersebut akan berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat,” ucapnya.

Lanjutnya, pihaknya telah merampungkan semua data terkait kejahatan yang dilakukan perusahaan tersebut.

“Data terkait kejahatan kehutanann yang dilakukan perusahaan tersebut sementara kami rampungkan sebagai bahan laporan ke Kementrian dan Mabes Polri,” pungkasnya.

Sementara itu Humas PT BSJ, Joko Sulistyo Widodo yang di konfirmasi membantah jika perusahaan telah melakukan kejahatan kehutanan.

“Sejauh ini kami belum melakykan aktivitas di likasi HPT bahkan HL. Yang kami garap saat ganya di lokasi APL saja, itu pun sekarang sedang berhenti beraktivitas,” ujarnya.

Dirinya juga mengatakan jika perusahaan telah mengantongi IPPKH yang di terbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 29 Juli 2021, dengan luasah lahan sebesar 193 Hektar. Meski begitu pihaknya belum bisa melakukan aktivitas penambangan, karena masih menunggu terbitnya Penetapan Area Kerja (PAK).

“IPPKH kami sudah ada, hanya tinggal menunggu PAK saja. Soap hutan lindung, kami juga tidak berani mengarap di kawasan tersebut meski pung ada IPPKH, karena itu pepanggaran berat,” tegasnya.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.