Dinas PUPR Muna Diminta Baca Aturan Soal Pengaspalan Jalan Lumba Lumba

Muna, Sultrapost.ID – Terkait tanggapan pihak dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Muna melalui Kabid Bina Marga disalah satu media online, soal pengaspalan jalan Lumba Lumba  dengan berdasar pada pengoptimalan pemanfatan sumber daya atau kemampuan teknis yang dimiliki Dinas PUPR, itu dinilai tidak berdasar.

Sebab, dalam aturan yang tertuang dalam pedoman swakelola kegiatan itu tidak masuk dalam syarat swakelola. Sehingga menjadi persoalan kenapa pihak dinas PUPR Muna menswakelolakan pengaspalan tersebut.

Presidium LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Sultra, Nur Arduk meminta kepada pihak PUPR Muna agar membaca lebih jelas soal kejelasan hukumnya, sampai kegiatan itu diswakelolakan.

“Tolong dinas PUPR baca baik baik aturan yang tertuang Perturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 yang diatur khusus dalam peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia nomor 8 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa,” jelasnya, Selasa 26 Maret 2019.

Menurutnya, salah satu syarat swakelola adalah barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh pelaku usaha meliputi pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan  rambu suar, pengadaan barang/jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni dengan skala anggaran yang kecil dan sederhana.

Jika dibandingkan dengan pengaspalan jalan Lumba Lumba, ada dua hal yang tidak masuk syarat swakelola, yakni memiliki anggaran yang cukup besar dan medan yang mudah dijangkau.

“Kegiatan pengaspalan tersebut yang diswakelola oleh dinas PUPR itu tidak berdasar,” tegas Arduk.

Kemudian, kegiatan yang diswakelola antara lain, barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha, contohnya pembangunan atau pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan atau pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, dan pengelolaan sampah di pemukiman.

“Apa kah kontraktor tidak ada yang mau kerja dengan anggaran sebesar itu ? Ya pasti adalah, kalau bilang berpikir penghematan anggaran silahkan dilakukan lelang sesuai aturan,” tekannya.

Jadi disini, tambah Arduk, bisa dikatakan bahwa dinas PUPR terkesan memaksakan kegiatan pengaspalan di jalan Lumba Lumba itu untuk diswakelola.

Arduk meminta ketegasan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna, dalam keseriusannya selaku Tim Pengawal Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam kasus pengaspalan jalan Lumba Lumba.

“Hal ini adalah kasus nyata melanggar Perpres dan sangat jelas jelas menyalahi aturan,” tukasnya.

Dikutip di Penasultra.com, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Muna, Aswan mengatakan, ihwal yang disangkakan Koordinator Gerak Sultra, Nur Arduk tersebut masih belum cukup bukti.

Dugaan menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 yang diatur khusus dalam peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia (RI) Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, masih belum lengkap.

“Pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pada poin yang disebutkan Arduk itu memang ada, tapi itu belum lengkap. Dia tidak melihat poin berikutnya, bahwa swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfatan sumber daya atau kemampuan tekhnis yang dimiliki pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR,” terang Aswan, Sabtu 23 Maret 2019.

Penulis: Ison

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.