Dinilai Diskriminasi, Bareskrim Polri Diminta Telusuri Dugaan Kejahatan Kehutanan PT PKS dan MD

Kendari, Sultrapost.ID – SYLVA Indonesi menilai Dittipidter Bareskrim Polri tidak bersikap adil dalam memberantas kejahatan kehutanan yang di lakukan oleh perusahan tambang di Sultra.

Pasalnya, masih banyak aktivitas penambangan di dalam kawasan hutan tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang terus dipertontonkan oleh perusahan, namun luput dari pantauan kepolisian.

Sekjen SYLVA Indonesia, Andriansyah Husen menyebutkan PT Putra Kendari Sejahtera (PKS) serta PT Masempo Dalle (MD) adalah dua perusahan yang diduga melakukan aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung tanpa IPPKH.

“Jangan hanya satu perusahaan saja, PT PKS dan PT MD juga harusnya di tindaki, sehingga tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” ungkapnya, Kamis 7 Mei 2020.

Untuk itu dirinya meminta kepada Bareskrim Mabes Polri segera menelusuri dugaan kejahatan kehutanan dua perusahan tambang yang beroperasi di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan serta di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo itu.

“Mabes Polri harus segera menelusuri dugaan kejahatan kehutanan kedua perusahan itu, jika benar-benar mengakan hukum secara adil,” pungkasnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.