BannerDepan

DPP GPM Usulkan Solusi Lain Atasi Polemik Harga BBM

 

Kendari, Sultrapost.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menyayangkan keputusan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Pertalite, Solar subsidi dan Pertamax.

Pasalnya kebijakan tersebut dinilai hanya akan menambah beban ke masyarakat yang masih tertekan oleh pandemi Covid-19.

Menurut wasekjend Internal DPO GPM, Abdur Rajab Saputra opsi menaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan tepat, sebab kenaikan harga Pertalite dan Solar yang proporsi jumlah konsumennya di atas 70 persen sudah pasti akan menyulut inflasi.

“Kita kalkulasi kenaikan Pertalite meningkatkan inflasi hingga 1,86 persen, sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 year over year (YOY),” ujarnya kepada awak media, Minggu 4 September 2022.

Kata Rajab, ketimbang menaikkan harga BBM subsidi pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, yang sekitar 60 persennya tidak tepat sasaran. Karena diketahui, pada 2022 ini pemerintah mematok subsidi BBM Rp 502,4 triliun. Sedangkan saat ini subsidi pertalite hanya tersisa 6 juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022.

“Tak perlu naikan harga. Cukup buatkan regulasi jelas untuk menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum yang berhak menggunakan Pertalite dan Solar. Kami rasa ini lebih efektif memastikan subsidi BBM bisa tepat sasaran,” jelasnya.

Lanjutnya, masih banyak cara lain di luar kenaikan harga BBM agar anggaran subsidi energi tak semakin membengkak dan membebani APBN. Ia menyatakan pemerintah seharusnya melakukan reduksi terhadap belanja APBN yang tidak mendesak & tidak prioritas.

“Salah satu pos belanja yang justru menjadi beban APBN seperti proyek-proyek mercusuar, antara lain ibu kota baru dan kereta api cepat yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN bisa dialihkan dulu untuk menangani subsidi BBM” terangnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, jika hal-hal tersebut bisa direalisasikan maka BBM tidak perlu naik. Olehnya itu, DPP GPM meminta Pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan penetapan harga BBM yang dinilai tidak tepat.

“Harapan kami (GPM) Pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut, makannya seluruh kader GPM se-Indonesia masih tahan diri. Tapi kalau kesulitan yang membebani kaum-kaum Marhaen ini tetap tidak dihiraukan maka GPM Pastikan seluruh kader akan bergerak aksi & memboikot Pertamina-Pertamina yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini. Termasuk memboikot Proyek Strategis Nasional yang membebani APBN” tutupnya.

Laporan : Aidil.

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.