BannerDepan

DPRD Bombana Dorong Pengelolaan APBD-P yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

Sultrapost.com – Memasuki fase Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD – P) 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menekankan pentingnya pengelolaan APBD – P yang berbasis pada azas Efektifitas Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Bombana, Makmur S.IP menekankan bahwa, penyusunan APBD P Tahun Anggaran 2017 diharapkan berbasis pada program-program kegiatan dapat disesuaikan dengan norma – norma pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Kami berharap Pemda dapat menyelesaikan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD. Karena melalui penyusunan APBD yang tertib, taat terhadap ketentuan perundang-undangan, dan tepat waktu, akan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran dan akan berkontribusi dalam mewujudkan clean government and good governance, kata Makmur.

Makmur menjelaskan, bahwa APBD memiliki peranan yang sangat penting untuk mempercepat gerak roda pembangunan, terutama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan sinergi yang baik, khususnya antara eksekutif dan legislatif, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, kepentingan masyarakat tidak terhambat oleh kepentingan lain. Namun yang lebih penting adalah APBD-P dapat disahkan tepat waktu, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk itulah kami minta semua unsur Pemda utamanya kepala SKPD se-Kabupaten Bombana agar lebih memahami dan menyamakan persepsi, dalam penyusunan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, terangnya.

Selain fraksi PPP, juru bicara Fraksi Golkar Bersatu DPRD Kabupaten Bombana Heryanto, menambahkan bahwa, mengenai penyusunan APBD P Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017, diharapkan dapat mengakomodir berbagai kebijakan dan program yang bersentuhan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan strategi dan kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan, rencana kerja pemerintah, maupun rencana kerja SKPD.

Begitu juga dua Fraksi lainnya di DPRD Bombana, yakni Fraksi PAN Bersatu dan Fraksi Perjuangan Restorasi Nurani, keduanya pun menegaskan pentinganya mengutamakan azas manfaat efektifitas dan efisiensi anggaran perubahan 2017.

Sebelumnya, dalam pidato pengantar Kebijakan Umum Anggaran terkait pengajuan RAPBDP 2017, Bupati Bombana H Tafdil mengungkapkan, bahwa prinsip penyusunan APBD P ini merupakan penyempurnaan APBD tahun anggaran 2017.

Penyusunan rancangan anggaran Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017 ini, merupakan penjabaran lebih lanjut dari nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana tentang Kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017.

Kesepakatan kedua dokumen tersebut penting artinya dalam penyusunan Raperda perubahan APBD TA 2017. Karena untuk sampai pada penandatanganan persetujuan bersama KUA PPA Perubahan APBD 2017, tentunya kita sudah melalui serangkaian proses pembahasan mulai tingkat internal eksekutif hingga dibahas bersama antara tim anggaran pemerintah daerah dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bombana , dimana pada setiap tahapan tentunya terdapat dinamika sesuai kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Namun hal itu dapat dilalui secara bersama. Hal ini merupakan bentuk kesepahaman dan cermin dari keinginan bersama antara pemerintah dan DPRD sebagai wakil Rakyat yang duduk didalam struktur pemerintahan, untuk bersama sama memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Bombna.

Bupati Bombana mengurai asumsi Perubahan APBD 2017 ini disebabkan oleh sejumlah hal yakni adanya perubahan pendapatan daerah yang berimplikasi pada perubahan belanja daerah. Kedua, pendapatan daerah mengalami peningkatan pada dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah serta penyesuaian pada pendapatan asli daerah. Ketiga, pada belanja daerah mengalami peningkatan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Keempat, perubahan pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan perubahan pada aspek pembiayaan daerah. Kelima, Keadaan yang menyebabkan perubahan kebijakan umum anggaran (Capaian Target Kinerja) yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan umum APBD 2017.

Tafdil juga mengurai gambaran umum Perubahan APBD 2017 dimana pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp 790.351.238.916, mengalami perubahan menjadi Rp 852.996..613.745. dimana angka ini mengalami kenaikan sebesar 62.645.374.829 yang terdiri dari:

PAD sebelumnya sebesar Rp 37.895.370.916 menjadi sebesar Rp 36.232.835.018 berarti mengalami penurunan sebesar Rp 1.662.535.898.
Dana Perimbangan sebelumnya Rp 579.524.114.000 menjadi sebesar Rp 632.437.651.675 dengan kenaikan sebesar Rp 52.913.537.675.
Pendapatan lain lain yang sah sebelumnya sebesar Rp 172.351.238.916 menjadi sebesar Rp 184.326.127.052 dengan kenaikan sebesar Rp 11.394.373.052.

Sedangkan pada sisi belanja daerah, secara keseluruhan pada APBD 2017 sebesar Rp 796.351.238.916 mengalami perubahan menjadi Rp 863.466.108.957 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 67.114.870.041.

Untuk belanja langsung dari Rp 481.043.774.576 menjadi sebesar 471.439.682.696, atau mengalami penurunan sebesar 9.604.091.880. Untuk belanja langsung ini terdiri dari:

Belanja pegawai sebesar Rp 299.830.261.642. Pada belanja pegawai ini, dilakukan penyesuaian pagu anggaran gaji dan tunjangan diseluruh organisasi perangkat daerah.
Belanja subsidi sebesar Rp 30.000.000 tidan mengalami perubahan yang diperuntukan bagi subsidi bunga atas kredit pembelian hand traktor bagi kelompok tani.
Belanja hibah sebesar Rp 19.966.127.000 tidak mengalami perubahan. Ini diperuntukan bagi pelaksanaan pemungutam suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017.
Belanja bantuan sosial sebesar Rp 6.543.000.000.
Belanja bantan keuangan pada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp 144.287.828.054.
Belanja tidak terduga sebesar Rp 800.000.000.

Kemudian untuk belanja langsung semula sebesar Rp 315.307.464.340 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 392.026.426.261 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 76.718.961.921.

Berdasarkan jumlah pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana yang diuraikan diatas, terdapar defisit sebesar Rp 10.469.495.212. Defisit anggaran ini ditutupi dengan pembiayaan netto, dimana sebelumnya pada APBD 2017 direncanakan sebesar Rp 6.000.000.000 mengalami perubahan menjadi 10.469.495.212.

“Pembahasan lanjutan perubahan APBD ini diharapkan secepatnya dilaksanakan mengingat batas waktu pelaksanaan anggaran 2017 anak segera berakhir,�? pungkas Tafdil dalam pidatonya dihadapan anggota DPRD Bombana dalam sidang paripurna pembahasan APBD Perubahan 2017 belum lama ini.(Pariwara/ADV)

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.