DPRD Bombana KAD di Kota Bekasi dan Makassar

Bombana, Sultrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), saat ini sedang melakukan Kajian Antar Daerah (KAD) di dua Kota Diluar Propinsi Sultra. Dua daerah ini adalah Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat.

Untuk melakukan kajian ini, DPRD Bombana membagi diri menjadi dua tim, untuk tim Makassar, mereka adalah Andi Firman SE., M.Si., Drs Ahmad Mudjahid, H Ambo Rappe A.Mt., Drs H Rasyid, H Rusdi SE., Hj Andi Nirwana. S, SP., MM., Sukmawati Darwis S.Pi. MM., Musrif, Heryanto S.KM., Abd Rauf S.IP., Juntas S.IP., Suritman S.Pd., dan Andi Wawan Idris S.Sos.

Sedangkan untuk tim Kota Bekasi, mereka adalah Amiadin SH., Johan Salim SP., Anwar SH., Arsyad S.Pd., Hasrat SH., Abdul Jalil, Hanani, Syukur S.IP., Sudirman P. S.Pd.I, Ahmad Yani S.Pd., M.Si., dan Rumiyanto S.Pd.

Meski melakukan KAD didua Kota yang berbeda, kedua kelompok Anggota DPRD Bombana yang sedang melakukan KAD ini memiliki materi yang sama. Materinya adalah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan nomenklatur struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomo 18 Tahun 2016.

Kemudian materi berikutnya Mekanisme perekrutan tenaga ahli dalam penyusunan Raperda Inisiatif DPRD, dan materi yang terakhir adalah penyusunan Raperda tentang minuman beralkohol.

Informasi yang dihimpun Sultrapost.com. kegiatan KAD ini akan berlangsung selama enam hari, yaitu terhitung sejak selasa (1/11/2016) sampai minggu (6/11/2016). Ketua rombongan dalam kedua kelompok ini masing masing adalah H Ambo Rappe A.Mt untuk rombongan yang ke Makassar, dan Anwar SH., untuk rombongan yang ke kota Bekasi.

Ketua Rombongan Makassar, H Ambo Rappe, saat dihubungi, mengatakan setelah pulang ke Bombana usai melakukan KAD, pihaknya akan langsung menggenjot untuk percepatan untuk pembahasan tentang Raperda OPD. Dan di Makassar mereka bertemu dengan pihak Legislatif dan Eksekutif Kota Madya Makassar.

“Kita akan bandingkan Raperda yang ada di Bombana, setelah pulang kita ajukan agar Badan Legislasi (Baleg) segera mengagendakan Pidato pengantar, baru pandangan fraksi, terus jawaban Pemerintah Daerah (Perda), setelah itu baru kita bahas Raperda OPD ini, termasuk beberapa Raperda untuk tahun 2017, itu semua harus masuk,” Ungkapnya dalam Via Telepon selulernya, kamis (3/11/2016)

Saat ditanya kenapa memilih Kota Makassar, ia menjelaskan bahwa Kota Makassar juga merupakan daerah yang tua, maju dan memilik banyak pengalaman.

“Mudah mudahan dari Baleg bisa mengagendakan secepatnya, rapat paripurna tentang Pidato pengantar beberapa Perda yang terkait dengan hubungannya kemasyarakatan,” tutupnya.

Terpisah, Ketua Rombongan untuk Kabupaten Bekasi, Anwar, menambahkan bahwa, mereka di Kabupaten itu diterima oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) Kabupaten setempat, serta bertepatan dengan adanya DPRD Kabupaten Kabupaten lain yang sedang melakukan kegiatan yang sama di kota tersebut.

Terkait agenda DPRD Bombana, sambung Anwar, jika mengacu pada perubahan Nomenklatur itu menurutnya bersifat umum, tergantung urusan wajib dan urusan pilihan disetiap Daerah, dan bersifat baku jika dilihat dari potensi wilayah.

“Diskusinya begitu, sifatnya umum saja setelah saya dengar penjelasan, lebih kepada PP nomor 18 tahun 2016, dia merujuk kesana, nanti kita lihat setelah klarifikasi terkait masalah tipe tipe kelas Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD, karena semua daerah pasti perubahan nomenklatur, karena perintah Undang Undang (UU), untuk dibentuk Perda OPD,” tuturnya.

Kemudian soal Raperda Minuman beralkohol, lanjut Anwar, memang perlu di atur utamanya peredarannya agar dapat terkontrol dan miliki zonasi yang jelas. Karena jika dibiarkan perederannya tanpa ada pengaturan, ditakutkan dapat di akses oleh anak anak dibawah umur.

“karena kalau tidak diatur, itu tidak bisa dibendung yang namanya Miras, jadi mau tidak mau harus di atur zonasinya, jadi seperti di Kota Bekasi itu di atur dengan sistim zonasi, jadi sarannya di atur berdasarkan zonasi, misalnya di Hotel dan Club,” ucapnya, seraya menambahkan, dari sisi pendapatan untuk daerah itu jelas. Dan mencegah peredaran yang illegal.

Setelah itu terkait Tim Pakar, ia menjelaskan bahwa sesungguhnya jika ditelisik itu lebih kepada kemampuan keuangan daerah, tapi pada dasarnya, DPRD Bekasi menjadikan itu sebagai sebuah kebutuhan, misalnya dalam membahas Perda.

“Itu disarankan harus ada, dan jumlahnya itu sesua dengan distribusi Komisi, misalnya DPRD Bombana ada tiga Komisi, Jadi seyogyanya ada tiga tim pakar. Dan tim pakarnya sesuai bidang yang ingin dikerjakan, dan tidak paten, bergantung kebutuhan kegiatan, misalnya kegiatannya lagi mau pembahasan Perda, tim pakarnya dari ahli hukum,” tutur Politisi Partai Nasdem ini.

Agenda ini dilaksanakan mengikut setelah Rapat Paripurna KAD DPRD Bombana yang digelar pada jumat pekan lalu (28/10/2016). Dan untuk diketahui, jumlah anggota DPRD Bombana yang mengikuti KAD ini hanya berjumlah 24 orang, 1 orang batal berangkat, yakni Aflan Zulfadli ST., M. Eng dan belum dapat dikonfirmasi soal batal keberangkatannya. (Advertorial/Pariwara)

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.