BannerDepan

DPRD Bombana Keluarkan Rekomendasi Hasil Pembahasan Pansus LKPJ dan LKPD

Bombana, Sultrapost.ID – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pelaksanaan kebijakan kepala daerah di Kabupaten Bombana tahun 2018 lalu, rupanya belum terlaksana dengan baik

Hal ini diketahui, saat tim pengkaji pengelolaan anggaran serta realisasi pelaksanaan kebijakan Bupati Bombana yakni Pansus, mengeluarkan rekomendasi hasil rapat pembahasan LKPJ dan LKPD yang digelar selama se Minggu.

Rekomendasi tersebut disampaikan masing-masing ketua Pansus, pada rapat paripurna persetujuan penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 Pemda Bombana, Senin 22 Juli 2019 kemarin.

Ketua Pansus LKPJ Kepala Daerah, Heryanto

Ketua Pansus LKPJ kepala daerah, Heryanto menyebutkan ada 12 poin yang harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh OPD terkait. Tiga diantaranya program unggulan Bupati Bombana yakni gembira, dan satu program pemerintah yaitu PKH yang tidak terlaksana dengan baik di tahun 2018 lalu.

“Ada tiga program gembira yang tidak terlaksana dengan baik. Mulai dari program gembira cerdas, gembira sehat serta gembira pengentasan kemiskinan dan program pemerintah yaitu PKH,” ungkapnya.

Untuk itu lanjut ketua DPW PPNI Sultra, pihaknya merekomendasikan kepada OPD terkait untuk melakuka perbaikan. Mulai dari sinkronisasi data, verifikasi lapangan, serta perbaikan regulasi. Begitu pula pada peningkatan infrastruktur, kinerja dan pengelolaan APBD, yang ada dalam rekomendasinya.

Ketua Pansus LKPD, H Ambo Rappe

Sedangkan untuk LKPD, Ketua Pansus H Ambo Rappe mengatakan bahwa dalam pembahasan Pansus, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkab tahun 2018 lalu masih banyak yang dikoreksi.

“Terutama yang berkaitan dengan pembangunan, tungakan-tungkakan Pemda dan hasil temuan oleh BPK. Jadi ada delapan poin yang kita rekomendasikan kepada OPD terkait,” ujarnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.