BannerDepan

DPRD Bombana Mulai Tahapan Pembahasan APBD Induk 2019

Bombana, Sultrapost.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, kini mulai melakukan tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah (Pemda) Bombana tahun 2019.

Tahap awal yang dilakukan DPRD yakni rapat paripurna yang beragendakan Pidato Penyampaian Keterangan Bupati terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pidato yang dibacakan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Bombana, Burhanuddin HS Noy menjelaskan bahwa penyusunan KUA serta PPAS untuk mensingkronisasikan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD tahun 2019, tebtubya berpedoman pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

“Sebagai mana telah diubah beberapa kali dan terakhir Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri nomor 13 tahun 2006. Kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2019 serta aturan-aturan serupa yang sebelumnya pernah diterbitkan,” jelasnya, Senin 12 November 2018.

Lanjut mantan Kadis Perhubungan Provinsi Sultra itu menyebutkan, ada beberapa kebijakan umum dalam rancangan KUA dan PPAS tahun 2019 yakni rencana pendapatan pendapatan daerah kurang lebih sebesar Rp. 500 miliar, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),dana perimbangan, pendapatan daerah yang sah dan lainnya.

“Pendapatan daerah yang telah kami sampaikan sebelumnya, pada dasarnya belum mencakup keseluruhan dari total pendapatan yang akan tercantum dalam RAPBD tahun 2019. Karena masih terdapat beberapa jenis pendapatan daerah yang belum tercantum dalam KUA PPAS,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa rencana belanja daerah yang dialokasikan kurang lebih sebesar Rp. 800 miliar, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 322 miliar lebih, atau 38,67 persen dari total belanja daerah.

“Pertama belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan kurang lebih sebesar 250 miliar, belanja bunga yang digunakan untuk membayar kewajiban pemda jika pinjaman daerah terealisasi kurang lebih 7 milar. Kemudian belnja hibah sebesar 1 miliar lebih,belanja bantuan keuangan pada desa dan partai politik sebesar 61 miliar serta belanja tidak terduga sebesar 1 miliar lebih,” lanjutnya.

Jika melihat dari besaran pendapatan daerah kurang lebih sebesar Rp. 500 miliar sedangkan belanja derah kurang lebih Rp 800 miliar, tentunya terdapat defisit pendapatan kurang lebih Rp. 270 miliar.

“Defisit belanja tersebut nantinya akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari rencana pinjaman daerah sebesar Rp. 300 miiar,” pungkasnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.