Lima Tahun Berkarya, Dewan Periode 2014-2019 Tetapkan Puluhan Perda
BOMBANA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah
Jelang Masa Akhir Jabatan, DPRD Bombana Periode 2014-2019 Tetap Konsisten Kawal Pembangunan
BOMBANA – Masa Bhakti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana periode 2014-2019 akan berakhir pada bulan

DPRD Bombana Siap Kawal Lima Program Prioritas Pembangunan Dalam RAPBD 2019

0
Anggota DPRD Bombana, saat Kajian Antar Daerah (KAD) di Kota Bandung Propinsi Jawa Barat.

Bombana, Sultrapost.Id – Setelah pengajuan dokumen KUA PPAS APBD 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, kembali menggelar paripurna penetapan KUA PPAS menjadi KUA PPA 2019. Momentum ini, akan menjadi titik awal menyusun formulasi kebijakan anggaran pembangunan Kabupaten Bombana tahun anggaran 2019.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Bombana.

DPRD Bombana tampak siap mengawal lima program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bombana. Lima program prioritas ini diterjemahkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Perubahan Anggaran  (KUA-PPA) 2019, sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Bombana Johan Salim saat menyampaikan pidato pengantar Bupati Bombana tentang penetapan KUA PPA 2019 di aula rapat paripurna DPRD Bombana, Senin 19 November 2018.

Lima program prioritas itu adalah, peningkatan kualitas infrastruktur. Kemudian, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selanjutnya, pembangunan ekonomi. Lalu, revitalisasi Pemerintah daerah dan terakhir, memantapkan pembangunan budaya masyarakat Bombana.

Johan Salim mengatakan, tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 ini mengangkat slogan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas.

Mantan Wakil Ketua DPRD Bombana ini menyebut, target pembangunan tahunan ini menjadi prioritas dengan tetap konsisten melalui tema dasar yakni peningkatan ekonomi yang didukung infrastruktur guna meningkatkan daya saing daerah melalui masyarakat sejahtera.

Kanan Atas: Ketua DPRD Bombana Andi Firman, SE.M.Si, Kiri Atas: Wakil Ketua I DPRD Bombana Drs. Ahmad Mujahid, Kanan Bawah: Wakil Ketua II DPRD Bombana Amiadin SH, Kiri Bawah: Sekretaris Dewan Drs. Alimuddin.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RSPBD) Bombana 2019 yang disampaikan wakil Bupati Bombana Johan Salim, memuat 13 sasaran utama kinerja Pemerintah kabupaten Bombana tahun 2019.

Adapun 13 sasaran utama kinerja Pemkab Bombana di tahun Anggaran 2019 ini terdiri atas:

Pertama, program gembira desa dan kelurahan serta kecamatan dengan sasaran mendorong pengentasan kemiskinan (Taskin). Kemudian peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, mengedepankan program gembira yang terukur dan sistematis sebagai strategi peecepatan pembangunan melalui gembira Taskin, gembira sehat, gembira kerja, gembira terang, gembira sejahtera dan gembira cerdas.

Ketiga, memelihara dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan dalam mengakses kawasan strategis dan kawasan produksi.

Keempat, menjadikan ibukota Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebagai kota terang dan bersinar, jalan yang tertata rapi, indah dan bersih dan sebagai kota hijau (green city).

Kelima, peningkatan kunjungan wisata dengan fokus utama pengembangan kawasan pariwisata pulau Kondo dan sekitarnya, kawasan Tangkeno dan kawasan adat di desa Taubonto kecamatan Rarowatu.

Penetapan dan Penandatanganan MoU Rancangan KUA PPAS APBD menjadi KUA PPA APBD kabupaten Bombana tahun 2019.

Keenam, peningkatan akses pada sarana air bersih pada masyarakat sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi seperti perbaikan kinerja pelayanan terhadap pengelolaan air bersih yang sudah ada dan menambah sumber -suber air bersih yang baru.

Ketujuh, peningkayan produksi pertanian dan perikanan serta memperluas jaringan dan memudahkan akses pasar.

Kedelapan, membangun sentra pengelolaan hasil-hasil sumber daya alam. Kesembilan, mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) bersih dan rapi serta menjadi pusat wisata kuliner, interaksi dan keramaian warga kota.

Kesepuluh, menyelesakkan pembangunan Masjid raya. Kesebelas, menjadikan layanan publik diseluruh perangkat daerah berada pada zona hijau, inovatif serta pendekatan layanan publik di zona Poleang dan Kabaena.

Kedua belas, melanjutkan program rencana aksi koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi dan tiga belas, membangun infrastruktur interkoneksitas antar pulau.

“Adapun proses penyusunan RAPBD 2019 ini, Pemda menempatkan target pada lima prioritas pembangunan yang diterjemahkan dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran 2019. Selanjutnya, kebijakan tersebut ditafsir pada 13 sasaran utama pembangunan,” kata Johan Salim.

Untuk memaksimalkan postur belanja APBD 2019, Johan menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong sejumlah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui Perda pajak dan retribusi. Selanjutnya mengoptimalkan sumber sumber pendapatan lainnya.

Untuk komponen belanja daerah, pihaknya kata Johan akan melakukan peningkatan kemampuan perangkat daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan prioritas sejumlah sektor pembangunan yang signifikan mendongrak pebingkatan perekonomian masyarakat.

Rancangan APBD tersebut ditandai dengan penyerahan naskah RAPBD oleh Johan Salim dari unsur pemerintah Kabupaten Bombana yang diterima oleh Ketua DPRD Bombana, Andi Firman untuk dibahas ditingkatan Fraksi DPRD.

Saat Kajian Antar Daerah (KAD) di Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan.

Ketua DPRD Bombana, Andi Firman tampak mengapresiasi sejumlah target pembangunan tersebut.  Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bombana ini menyampaikan RAPBD tahun 2019 tersebut telah benar-benar berpatokan pada hasil kesepakatan dalam KUA-PPA beberapa waktu lalu. Namun, 13 sasaran utama tersebut masih akan melewati beberapa tahapan pembahasan yang meliputi pandangan Fraksi dan pembahasan bersama instasi teknis atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) Bombana.

“Dokumen RAPBD ini terlebih dahulu akan dibahas secara terukur dan sistematis oleh dewan bersama Pemda hingga nantinya ditetapkan menjadi APBD 2019,” ucap Andi Firman.

Ia berharap, sebelum ditetapkan dalam APBD 2019. Sejumlah Program pembangunan tersebut harus mengutamakan azas manfaat dan prioritas pembangunan demi percepatan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi kebijakan KUA PPA 2019, Wakil Ketua DPRD Bombana Amiadin menekankan bahwa, pembahasan APBD 2019, harus berbasis pada  Efisiensi dan Efektifitas penggunaan anggaran, sehingga dapat dicapai kesamaan persepsi dalam  mencermati dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pembahasan Rancangan  KUA/PPAS APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2019.

Menurut Amiadin, penerimaan daerah tiap tahun selalu terbatas. Sementara kebutuhan pembiayaan pembangunan sangat besar. Untuk itu rumusan program harus cermat dan memiliki asas manfaat terhadap upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Kita akan berupaya mendorong peningkatan penerimaan daerah dan menetapkan pengalokasian anggaran yang prioritas berbasis pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat,”tukas Amiadin. (Pariwara/Adv)