Dua Perangkat Desa Balobone Menang Di PTUN Kendari

Kendari, Sultrapost.ID – Dua perangkat desa di Desa Balobone, Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah (Buteng), yang sebelumnya diberhentikan oleh Kepala Desa (Kades) nya, menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari.

Kuasa Hukum kedua perangkat desa itu, Masri Said mengatakan, amar putusan PTUN berbunyi, mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan menyatakan batal surat keputusan yang menjadi objek gugatan.

Kemudian mewajibkan tergugat (Kades Balobone) untuk mencabut keputusan, serta mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan penggugat pada jabatan semula atau kedudukan yang sejajar.

“Terhadap putusan majelis Hakim, kami sangat senang karena ternyata putusan telah sesuai ekspektasi, yang mana majelis hakim mengabulkan seluruhnya petitum gugatan kami,” ungkapnya, Kamis 30 Juli 2020.

Pihakya memberi apresiasi yang tinggi kepada majelis hakim yang telah memeriksa serta mengadili perkara tersebut dengan baik, bijak dan adil.

“Walau ditengah situasi pandemi namun pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan dengan tetap menerapkan protocol kesehatan penanganan covid 19 saat persidangan berjalan,” tutur Pria Asal Pulau Kabaena ini.

“Sebagai kuasa hukum penggugat, tentu berharap agar tergugat sebagai pejabat administrasi pemerintahan ditingkat desa, dapat mengakui kekeliruan dan segera melaksanakan amar putusan PTUN Kendari dengan penuh tanggung jawab agar roda pemerintahan ditingkat desa dapat berjalan baik dan kepentingan hukum klien kami dapat terpenuhi sesuai amar putusan,” tambah Masri.

Dia menjabarkan, ikhwal duduk perkara yang mendasari di ajukannya gugatan ke PTUN adalah, kedua klien MSC Law Firm sangat keberatan atas keputusan Kades Balobone (Tergugat) yang secara tiba tiba dan tanpa ada sebab apapun memberhentikan kedua perangkat desa tersebut dalam jabatannya.

Digugatannya, pihaknya menilai bahwa keputusan Kades Balobone telah dibuat secara tidak sah, tidak berdasar serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait syarat, prosedur dan mekanisme pemberhentian perangkat desa.

Laporan: Adi

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.