Dugaan Kejahatan Pertambangan PT MLP dan ASKON, AMPUH Sultra Nilai Penegakan Supremasi Hukum Lemah

Kendari, Sultrapost.ID – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sultra, menilai jika penegakan supremasi hukum terhadap berbagai dugaan kejahatan pertambangan dan kehutanan hingga lingkungan di Sultra masih lemah.

Padahal, Insiden penganiayaan terhadap mahasiswa kehutanan beberapa hari lalu, sesaat setelah melakukan aksi protes di Kantor DPRD Sultra, seakan membuat terang jika beberapa perusahaan pertambangan di Bumi Anoa menggunakan preman untuk melindungi kegiatan ilegal yang mereka lakukan.

Ketua AMPUH Sultra, Hendro Nilopo mengatakan sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Morombo, Konut, PT Masempo Dalle (MD) merupakan perusahaan yang statusnya sedang dihentikan sementara oleh pemerintah Provinsi Sultra. Sebab tengah menjalani proses hukum terkait kepemilikan saham.

“Tentunya dengan adanya surat pemberhentian sementara dari Dinas ESDM Sultra, maka otomatis tidak boleh lagi ada kegiatan apapun disana, baik itu Eksplorasi maupun kegiatan Eksploitasi. Nah ketika ada kegiatan maka dapat dipastikan bahwa itu ilegal,” ungkapnya, Minggu 2 Januari 2020.

Sayangnya, perampokan Sumber Daya Alam (SDA) yang terstruktur, sistematis dan masif justru di lakukan oleh PT Makmur Lestari Primatama (MLP) dan Astima Konstruksi (ASKON) yang notabene bukan pemilik IUP.

“Sesuai hasil investigasi kami bahwa sampai hari ini kegiatan di WIUP PT MD masih terus berjalan. Ada beberapa perusahaan yang melakukan aktivitas disana diantaranya PT MLP dan ASKON. Nah ini merupakan pelanggaran berat yang mestinya di tindaki oleh institusi terkait dan aparat kepolisian,” ujarnya.

Parahnya lagi, kegiatan tersebut malah luput dari pandangan Dinas ESDM Sultra dan Polda. Padahal selain persoalan saham hingga diberhentikan sementara kemudian dugaan ilegal mining kata dia, kedua perusahan tersebut juga di duga melakukan kejahatan kehutanan.

“Apa lagi kegiatan mereka sudah masuk dalam Kawasan Hutan Lindung, sedangkan sepengetahuan kami bahwa PT MD ini tidak pernah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Nah jika ada perusahaan yang melakukan kegiatan dalam kawasan hutan tanpa Izin itu jelas pidananya dan sanksinya bisa berupa Pencabutan IUP,” tegasnya.

Akan tetapi aktivitas kedua perusahaan tersebut justru berjalan dengan mulus. Untuk itu dirinya meminta kepada pihak terkait untuk tidak menutup mata atas dugaan kejahatan yang dilakukan oleh kedua perusahaan itu.

“Maka dari itu kami dari AMPUH Sultra meminta kepada pihak-pihak terkait terkhusus pihak Polda Sultra untuk menangani kasus ini dengan serius guna menghindari terjadinya Konflik Horisontal di Konut. Pimpinan PT MLP dan PT ASKON bahkan juga PT. NABUSA harus di panggil dan di proses, karna diduga sudah melakukan pencurian Ore Nickel di wilayah IUP PT MD,” tutupnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.