BannerDepan

Eks Kepala Syahbandar Serta Pegawainya di Lapor ke Kejagung Soal Korupsi Antam dan Biaya Koordinasi

Kendari, Sultrapost.ID – Gelombang demonstrasi, mendesak penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak Syahbandar Molawe atas dugaan keterlibatannya dalam pusaran kasus dugaan korupsi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara tidak hanya berlangsung di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra.

Ratusan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam HP 21 Nusantara serta Konsorsium Nasional Pemantau Pertambangan dan Agraria (KONUTARA) juga menyambangi Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Senin 4 September 2023.

Mereka mendesak Kejagung RI untuk mengintruksikan Kejati Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa tiga Eks kepala Syahbandar Molawe yang berinisial AW, LW, AFP,  atas dugaan keterlibatan mereka dalam pusaran korupsi di Blok Mandiodo

Penanggung Jawab Domonstrasi, Ujang Hermawan mengatakan penanganan kasus korupsi di WIUP PT Antam terkesan tebang pilih, sebab sampai saat ini penyidik Kejati Sultra belum memeriksa dan menetapkan tersangka dari ketiga 3 Eks Kepala Syahbandar UPP Kelas I Molawe.

“Syabandar KUPP Kelas 1 Molawe pemegang otoritas dan pengawasan pelabuhan dan pelayaran, dugaan keterlibatannya jelas mereka merupakan kunci utama atas keluarnya Ore Nikel ilegal dari dalam WIUP PT Antam tbk UBPN Konawe Utara di Blok Mandiodo,” ungkapnya.

Tidak hanya Eks Kepala Syahbandar, dua orang pegawai Syabandar Inisial BL dan SURIN turut di laporkan atas dugaan pungutan liar (Pungli) atau biaya kordinasi dalam penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) diwilayah kerja KUPP Kelas 1 Molawe Konawe Utara

Arnol Ibnu Rasyid menambahkan, penaganan kasus Tipikor PT Antam Tbk seharusnya dari hulu ke hilir, jangan terkesan tebang pilih sehingga menimbulkan tanda tanya besar.

“Bagaimana tidak, instansi yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin  keluarnya nikel dari IUP PT Antam belum satupun yang di periksa oleh Kejati Sultra,” ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya meminta kejaksaan Agung RI untuk segera mengambil alih kinerja Kejati Sultra, karena dinilai tebang pilih dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi penjualan nikel dari WIUP PT Antam UBPN Konut.

“Kami juga mendesak Kejagung RI untuk memanggil dan memeriksa tiga Eks Kepala Syahbandar Kelas I Molawe Inisial WA, LW, AFP serta dua oknum pegawai Syabandar  yang diduga memiliki peran penting dalam pusaran kasus korupsi pertambangan di WIUP PT Antam Konut,” pungkasnya.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.