Format Sultra Sebut Penyegelan PT Bososi Diduga Hanya Modus Kepolisian

Kendari, Sultrapost.ID – Penyegelan alat berat milik enam Kontraktor Mining di Lokasi IUP PT Bososi Pratama oleh Bareskrim Polri, pada 17 Maret 2020 lalu seakan menjawab berbagai dugaan pelanggaran pertambangan perusahan yang beroperasi di Desa Morombo Pantai, Konawe Utara (Konut) itu.

Sayangnya tindakan tegas itu di duga hanya modus belaka kepolisian, sebab sampai saat ini kepastian hukum atas dugaan kejahatan kehutanan yang di lakukan PT Bososi dan enam kontraktor mining-nya itu semakin kabur dan tidak ada kejelasan.

Hal tersebut di ungkapkan Koordinator Presidium Forum Pemerhati Tambang (Format) Sultra, Jaswanto. Dirinya mengatakan tidak adanya kejelasan hukum pasca penyegelan tersebut, semakin mengundang pesimistis penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

“Entah jurus apa yang digunakan PT. Bososi Pratama dalam menangkal segala dugaan pelanggaran penambangan yang dilakukannya selama ini. Sebab pasca disegel kemarin, sampai sekarang tidak ada kejelasan seperti apa tindak lanjutnya. Jangan-jangan ini hanya modus kepolisian saja,” ungkapnya, Jumat 3 April 2020.

Padahal menurut mantan Ketua BEM Fakultas Hukum UHO itu, PT. Bososi Pratama sebagai salah satu pemilik IUP terluas di wilayah Kabupaten Konut, telah berulang kali melakukan perampokan sumber daya alam dengan menambang di areal hutan lindung, maupun diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang mereka miliki.

“PT. Bososi Pratama itu salah satu perusahaan yang kebal hukum dalam menambang di Kabupaten Konut. Bagaimana tidak, berbagai pelanggaran yang mereka perbuat seolah tak ada hentinya mereka ulangi. Sebut saja salah satu kontraktor mining di areal IUP Bososi yakni PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI) yang tercuat dari tahun lalu, adanya penambangan pada hutan lindung dan di luar dari titik kordinat IUP PT. Bososi Pratama,” ucapnya.

Lanjutnya, seolah tak pernah habis jika berbicara berbagai kejahatan PT. Bososi Pratama di Bumi Oheo. Bahkan di tahun 2017 lalu, pimpinan dari perusahaan tersebut juga pernah mendekam di bui atas dugaan kejahatan lingkungan. Hal ini tentunya menegaskan kepada Publik jika perusahan tersebut memiliki rekam jejak yang buruk.

Ironisnya, Pemerintah bahkan Kepolisian pun tak mampu memberikan tidakan tegas terhadap perusahaan itu. Penyegelan yang di lakukan kepolisian beberapa waktu lalu seolah hanya modus belaka.

“Di sini kita lihat seberapa besar nyali kepolisian menegakan hukum bagi mereka (Bososi red), dengan segera menangkap ke 6 Dirut kontraktor mining. Keenamnya adalah PT. RMI, PT. Tambang Nickel Indonesia (TNI), PT. Nuansa Persada Mandiri (NPM), PT. Anugrah, PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNM) dan PT. Jalur Emas. Jika tidak demikian, berarti kepolisian membenarkan opini yang terbangun di ruang publik, bahwa kejahatan para penambang hanya selesai di bawah meja, ” tutupnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, AKBP La Ode Proyek Widu yang di konfirmasi melalui Whatsapp-nya irit bicara.

“Nanti saja dulu, kan baru kemarin,” singkatnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.