Gelar RDP, DPRD Bombana Rekomendasikan Kapus Kabaena Timur di Evaluasi

Bombana, Sultrpost.id – Menindak lanjuti aduan para staf Puskesmas Kabaena Timur beberapa waktu lalu, terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas (Kapus) Toni Budianto, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, kini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin 3 September 2018.

Dalam RDP yang di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bombana, Amiadin dan di hadiri oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Darwin dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr. Sunandar itu, para petugas puskesmas meminta agar Toni Budianto tidak lagi menjadi Kapus di Kabaena Timur.

Salah satu perwakilan petugas Puskesmas Kabaena Timur, dr. Herti membeberkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Kapus yaitu, pinjaman dana BPJS sebesar 40 persen yang tidak transparan penggunaannya,  penggunaan Ambulance laut yang diduga untuk keuntungan pribadi, gaji honorer tahun 2017 yang belum dibayarkan sepenuhnya serta pengambilan kebijakan yang bertentangan dengan amanat yang telah di berikan.

“Ada beberapa yang menjadi aduan kami yaitu, soal kebijakannya sangat bertentangan dengan apa yang telah di amanatkan. Kemudian mengenai pinjaman sebesar 40 persen yang telah kita sepakati bersama itu tidak transparan, kita tidak tahu peruntukan apa dan dalam bentuk apa, karena ini seluruhnya berhubungan dengan status kami yang akan di akreditasi. Lalu gaji honorer di tahun 2017 yang tidak di bayarkan sepenuhnya, alat transportasi berupa ambulance laut yang digunakan untuk keuntungan Kapus sendiri,” bebernya.

Sementara itu Kapus Toni Budianto, saat diminta mengklarifikasi mengenai aduan tersebut membantah jika dirinya telah menyalahgunakan anggaran tersebut. “Soal pinjaman 40 persen itu bukan saya yang terima dan bukan juga saya yang bayarkan, tapi bendahara. Bahkan dana yang 40 persen itu masih tertulis pinjam uang Kapus Rp 1 Juta. Sedangkan soal gaji honorer itu hanya ada beberapa saja yang tidak sepenuhnya di bayarkan, karena tingkat kehadirannya hanya beberapa hari saja. Lalu masalah tarif ambulance, berdasarkan perda biaya yang dipungut untuk ambulance itu sebesar 5 Juta Rupiah. Sedangkan tarif yang saya berikan ke warga dibawah dari harga tersebut,” jelasnya.

Menyikapi penjelasan Kapus, Kadis Dinkes Bombana, dr. Sunandar membantah jika tarif ambulance tidak diatur secara rinci dalam Perda. Akan tetapi di adopsi dari surat keputusan bupati.

“Perda nomor 13 tahun 2012 tidak di atur secara rinci soal tarif ambulance, tapi masih mengadopsi surat keputusan bupati. Sehingga dana pasien jamkesda yang sudah dibayarkan itu harus dikembalikan,” paparnya.

Hal senada juga di ungkapkan Kepala BKD Bombana, Darwin. Kata dia, pengelolaan anggaran yang dilakukan Kapus sangat melanggar, karena tidak sesuai nomenklatur yang ada.

“Kalau saya mendengar dari penjelasan Kapus tadi sampai ada dana yang diutang untuk di gunakan membangun yang tidak ada di nomenklatur itu saya katakan sangat melanggar. Belum lagi soal sewa ambulance, seharusnya masuk di kas daerah dulu, tidak boleh di bagi-bagi “haram” hukumnya. Karena itu pendapatan daerah,” tegasnya.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, DPRD Bombana terpaksa merekomendasikan kepada Bupati Bombana untuk melakukan evaluasi terhadap Kapus Kabaena Timur.

“Kami akan segera merekomendasikan kepada Bupati untuk mengevaluasi kinerja Kapus,” ungkap Amiadin.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.