Genjot Percepatan Pembangunan, DPRD Bombana Studi Regulasi di Tiga Kota Berkembang

Bombana, Sultrapost.ID – Memasuki masa sidang ketiga tahun 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana akan segera mengakhiri kinerja di Tahun Anggaran 2018.

Anggota DPRD Bombana saat rapat paripurna.

Setelah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2019, akhir agenda kerja DPRD Bombana adalah penggodokan regulasi daerah melalui Kajian Antar Daerah (KAD) 2018, disejumlah kota berkembang di Indonesia.

Kegiatan ini merupakan studi regulasi untuk menemukan pertalian potensi dan kompetensi kota berkembang yang konteks diterapkan di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada studi regulasi kali ini, DPRD Bombana menetapkan sasaran pokok dalam mendukung alur kebijakan yang menjadi basis penetapan program APBD 2019. Yakni Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemantapan sector pembangunan infrastruktur, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Budaya dan Kearifan Lokal, serta revitalisasi birokrasi.

Kanan Atas: Ketua DPRD Bombana Andi Firman, SE.M.Si, Kiri Atas: Wakil Ketua I DPRD Bombana Drs. Ahmad Mujahid, Kanan Bawah: Wakil Ketua II DPRD Bombana Amiadin SH, Kiri Bawah: Sekretaris Dewan Drs. Alimuddin.

Pada konteks ini, KAD DPRD Bombana pun membidik tiga Kabupaten berkembang yakni Kabupaten Barru dan Gowa di Sulawesi Selatan serta Kota Bandung Jawa Barat.

Ketua DPRD Bombana Andi Firman mengungkapkan bahwa pihaknya bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan mengelaborasi sejumlah komponen regulasi ditiga kota tersebut pada aspek pengembangan pariwisata termasuk penguatan dan pelestarian budaya local, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penataan kawasan kota dan pemukiman, serta peningkatan kualitas pendidikan.

KAD Kota Bandung Jawa Barat

Kota Bandung Provinsi Jawa Barat merupakan kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia. Secara administrasi, Kota ini memiliki penduduk yang sangat padat dengan 2.440.717 jiwa (2018). Penduduknya tersebar di 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan.

Ketua Rombongan KAD Kota Bandung DPRD Bombana, Mansyur Lababa menjelaskan, bahwa Bandung merupakan kota modern dengan fasilitas infrastruktur yang mendukung. Namun ada sejumlah potensi peraturan daerah (Perda) yang layak direduksi diantaranya adalah Pengembangan sector pariwisata.

Menurut Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bombana ini, bahwa PAD Kota Bandung tahun 2018 berkisar Rp2,64 triliun. Angka ini kata dia ditopang oleh sector Pariwisata.

Pengembangan pariwisata di Kota Bandung, dilakukan secara komprehensif melalui Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Bandung (RIPPDA). Rencana ini kata Mansur Lababa, mencakup empat aspek pengembangan kepariwisataan, yaitu aspek destinasi, aspek industri pariwisata, aspek pemasaran, dan aspek kelembagaan kepariwisataan.

Dalam RIPPARDA tersebut, juga mengacu pada visi misi serta prinsip-prinsip pengembangan kepariwisataan. Prinsip pengembangannya lanjut Mansur Lababa, menyangkut pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, selanjutnya pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat setempat, kemudian pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, terpadu antar sektor maupun antar pemangku kepentingan, serta prinsip pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

“Saya kira penting kita juga menggodok sebuah rencana terpadu dan komprehensif tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah secara berjangka yang kemudian akan dievaluasi secara periodic agar pengembangan destinasi wisata di Bombana bisa terukur dan berkelanjutan,” papar Mansyur Lababa.

Tim KAD DPRD Bombana saat berkunjung di badan pengelolaan pendapatan daerah kota Bandung Propinsi Jawa Barat.

Regulasi selanjutnya yang menjadi Fokus Tim KAD DPRD Bombana di Bandung adalah Strategi Peningkatan PAD. Komponen ini merupakan komponen vital untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah. Karena PAD akan signifikan menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi fungsi pemerintahan baik pelayanan publik (public service function), maupun pembangunan (development function).

Hasil telaah masalah PAD ini hampir sama semua daerah bahwa pemerintah daerah kadang minim kapasitas dalam mengidentifikasi secara detail potensi sumber pendapatan daerahnya dan sebagian besar daerah belum maksimal meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

Terakhir, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas tentu akan mempengaruhi PAD.

“Harus kita dorong upaya riset mendalam terkait infentarisasi potensi sumber pendapatan daerah kita, agar bisa meningkat ditahun mendatang,”ucap Mansur Lababa.

Selanjutnya adalah Perda penyelenggaran pendidikan. Upaya ini merupakan upaya jangka panjang yang berkelanjutan, bahwa Pemerintah daerah harus mendukung upaya penciptaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta mendorong pembukaan lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta di daerah.

KAD di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan

Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan berjarak sekitar 102 kilometer bagian Utara kota Makassar. Wilayah dengan tujuh kecamatan ini memiliki potensi pertanian dan kelautan perikanan yang besar. Daerah dengan garis pantai terpanjang di Sulawesi Selatan ini memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) yang bertumpu pada sector pertanian hampir 50 persen.

Secara geografis, Kabupaten Barru hampir sama dengan Kabupaten Bombana yang mata pencaharian penduduknya dominan sector pertanian.

Tim KAD DPRD Bombana di Barru yang dipimpin H Rusdi, menelaah empat produk legislasi di Kota ini yakni Perda Penyelenggaraan usaha kepariwisataan, Perda pembibitan sapi bali, Perda retribusi jasa umum, dan Perda Tata cara Tuntutan Kerugian Daerah. Pada sector pariwisata, Kabupaten Barru sudah memulai upaya pengembangan menuju industri pariwisata.

Mengkomparasikan daerah ini dengan Kota Bandung tentu tidak sepadan dalam aspek kemajuan. Namun konsep pengembangan pariwisata sudah menunjukan geliat kemajuan.

Foto bersama tim KAD DPRD Bombana dan Anggota DPRD kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan.

Secara konseptual, upaya pengembangan sector ini tidak bisa lepas dari rencana strategis pengembangan pariwisata daerah. Kabupaten Barru tampak sudah menemukan sejumlah destinasi dengan daya tarik wisatawan domestic yang cukup meningkat. Pasalnya sector ini menopang perkembangan sector jasa dan usaha ekonomi kreatif lainnya hingga mampu memberikan sumbangsih PAD yang cukup signifikan dari total PAD 2017 hampir mendekati Rp100 miliar.

Selain pengembangan pariwisata, Perda Pembibitan ternak sapi bali menjadi regulasi yang kuat menopang sector andalan pengembangan produksi peternakan.

H Rusdi menyebut, Kabupaten Barru menempatkan komoditas sapi bali sebagai komoditi andalan yang bisa menopang peningkatan ekonomi petani.

Ternak sapi bali Kabupaten Barru adalah salah satu sumber bibit sapi bali di Sulsel. Apalagi bibit sapi bali yang ada di Kabupaten Barru sudah dikembangkan didaerah lain diantaranya di Provinsi Sulawesi Barat dan Gorontalo. Selain itu Barru juga merupakan sumber sapi potong sebagai penghasil daging untuk konsumsi masyarakat dalam daerah maupun masyarakat daerah tetangga di Sulawesi Selatan.

Pengembangan ternak sapi bali menjadi prioritas dengan ditetapkannya Kecamatan Tanete Riaja sebagai sumber bibit sapi bali dengan keputusan menteri pertanian RI Nomor: 4437/kpts/SK.120/7/203.

Dengan adanya kesamaan kondisi topografi wilayah antara Kabupaten Barru dan Kabupaten Bombana, H Rusdi menegaskan pentingnya ikut mendorong pengembangan sector peternakan dengan komoditas sapi bali di Bombana.

Pasalnya, hampir rata rata petani di Bombana memiliki ternak sapi dengan daya dukung pakan dari limbah pertanian yang memadai seperti wilayah Poleang, Rumbia dan Lantarijaya. Bahkan H Rusdi optimis jika Pemkab Bombana serius menjadikan komoditas ini sebagai komoditas unggulan. Maka tidak sesumbar jika Bombana bisa menjadi lumbung ternak sapi bali di Sulawesi Tenggara.

KAD di Kabupaen Gowa Sulawesi Selatan

Secara monografi, Kabupaten Gowa memiliki penduduk yang padat sebanyak 735.493 jiwa (BPS 2017). Pada aspek pariwisata gowa diunggulkan oleh topografi wilayah ketinggian seperti destinasi air terjun dan wisata puncak Malino yang memberikan kontribusi peningkatan mobilitas wisatawan di daerah ini. Konsep pengembangannya pun terintegrasi dengan upaya pengembangan ekonomi masyarakat yang dominan memiliki mata pencaharian sebagai petani serta usaha jasa lainnya.

Pada kunjungan KAD DPRD Bombana di Kabupaten Gowa, Tim KAD yang dipimpin Hasrat SH ini, focus pada kajian empat Perda yakni Perda Tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap pemukiman kumuh dan perumahan kumuh, kemudian Perda tentang kesamaan gender dalam pembangunan daerah, Perda Penyelenggaraan pelayanan public, dan Perda tentang penataan lembaga adat dan budaya daerah.

Tim KAD DPRD Bombana saat KAD di kabupaten Goa Propinsi Sulawesi Selatan.

Pada aspek penataan kawasan pemukiman, Gowa menerapakn Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KP) yang kini telah berhasil merampungkan database line 9 kelurahan dari 14 kelurahan di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa juga menjadi sasaran program nasional penataan kawasan permukiman.

Dari seluruh kabupaten di Provinsi Sulsel, Kabupaten Gowa merupakan daerah yang mampu memasukkan database line sembilan kelurahan di banding kabupaten lain yang hingga kini baru tercatat satu hingga empat kelurahan ter-update ke jaringan server sim pusat P2KP di Jakarta.

Database line ini berisi profil umum yang meliputi tujuh indikator kerja dalam program P2KP. Konsep ini dirancang untuk melihat sejauhmana pelaksanaan penataan kawasan permukiman di masyarakat khususnya dalam kawasan permukiman perkotaan.

Kemudian, Perda tentang penataan lembaga adat dan budaya daerah tampak Gowa sukses menjadikan budaya sebagai komoditas Pariwisata sekaligus melestarikan nilai adat istiadatnya.

Dan pada Perda Penyelenggaran pelayanan publik di Gowa juga dapat direduksi untuk mewujudkan pelaksanaan pemberdayaan dan pemenuhan hak pelayanan pada masyarakat Bombana baik pelayanan barang maupun jasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan sumber daya aparatur sebagai aset dalam pembangunan daerah. (Pariwara/Adv)

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.