Geram Terhadap Ulah Nelayan “Siluman” Puluhan Nelayan Bombana Gelar Aksi Unjuk Rasa

Bombana, Sultrapost.ID – Puluhan nelayan di Kabupaten Bombana terpaksa mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bombana, Senin 21 Januari 2019.

Dengan melakukan aksi demonstrasi, para nelayan lokal yang tergabung dalam Forum Nelayan Bombana itu mendesak DKP agar segera menindak tegas nelayan dari luar Bombana. Pasalnya, selain mengambil ikan di perairan Bombana, nelayan nelayan siluman itu juga, disinyalir ikut menghabiskan jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) nelayan lokal yang tersedia di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Sehingga, kebanyakan nelayan lokal tidak dapat turun ke laut mancari ikan karena tidak mendapatkan jatah BBM jenis solar, akibat diberikan kepada nelayan siluman.

“Kami duga ada permainan antara pengelola PT Pertamina Nelayan dan para nelayan nelayan siluman itu. Padahal, BBM itu diperuntukkan untuk kami nelayan lokal, bukan diberikan kepada nelayan pendatang,” ungkap Kordinator Lapangan (Korlap), Buhardin Susanto.

Untuk itu lanjutnya, ia meminta kepada DKP Bombana untuk segera mengevaluasi kembali sistem pembagian BBM untuk nelayan lokal pesisir Bombana dan menindak tegas nelayan luar yang mengambil mata pencaharian nelayan lokal.

“Kami meminta DKP Bombana agar tidak asal mengeluarkan rekomendasi atau izin untuk mendapatkan jatah BBM, karena ada nelayan yang bukan merupakan nelayan asal Bombana. Dan mendesak DKP untuk menundak tegas mereka,” pintanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bombana, Syarif yang menemui demonstran membantah jika pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi jatah BBM kepada nelayan tidak sesuai prosedur. Kata dia, selama ini rekomendasi BBM yang dikeluarkan tersebut diberikan hanya kepada nelayan yang berdomisili di Bombana.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bombana, Syarif saat menemui masa aksi. Foto: Aidil

“Syarat untuk dikeluarkannya rekomendasi pengisian BBM di SPBN itu adalah kartu tanda penduduk (KTP). Jadi bagaimana bisa kita berikan rekomendasi kepada nelayan luar jika tidak memiliki KTP asal Bombana, ” tutupnya.

Usai melakukan aksi di kantor DKP Bombana, puluhan nelayan kemudian menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana untuk mengadukan hal tersebut.

Anggota DPRD Bombana dari fraksi Golkar Herianto yang menemui massa aksi mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan para nelayan lokal tersebut.

“Terkait laporan dugaan nelayan luar yang mengambil jatah BBM yang harusnya diperuntukkan untuk nelayan lokal, akan kami tindak lanjuti segera,” katanya.

Lebih lanjut Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sultra itu, pihaknya bahkan akan segera melakukan peninjauan langsung dilapangan.

“Pastinya kita akan tindaklanjuti. Jika memang betul terjadi seperti apa yang diadukan para nelayan lokal itu maka kita akan beri tindakan tegas,” tegasnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.