BannerDepan

Geruduk Kantor KLHK dan Mabes Polri, Ampuh Sultra Tuntut Dirut PT TMM Segera di Proses

 

Jakarta, Sultrapost.ID – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Mabes Polri, Rabu 8 Maret 2023.

Mereka menuntut agar Direktur PT Tristaco Mineral Makmur (TMM) segera di proses hukum tatas dugaan kejahatan kehutanan di Kabupaten Konawe Utara (Konut). Pasalnya, sampai saat ini, kasus tersebut tak kunjung ada kejelasan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) Arin Fahrul Sanjaya mengatakan,
pihaknya merasa janggal terkait kejahatan PT.
TMM yang tak kunjung di tindak oleh Gakkum KLHK RI maupun kepolisian.

“Sudah saatnya PT. Tristaco Mineral Makmur ini untuk di tindak secara tegas. Tidak boleh lagi ada yang namanya kebijakan,” ucap pria yang akrab disapa Arin itu.

Dirinya menduga ada oknum di KLHK RI serta Kepolisian yang sengaja melindungi dugaan perambahan hutan PT. TMM. Sebab tidak ada tindakan tegas yang di berikan kepada perusahaan tersebut. Padahal, dugaan kejahatan itu di lakukan sejak tahun 2013.

“PT. TMM sejak 2013 melakukan perambahan hutan, tapi sampai sekarang belum pernah ditindak secara tegas. Kami curiga ada oknum di tubuh KLHK RI dan Kepolisian yang melindungi perusahaan ini,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya mendesak KLHK RI dan Kepolisian segera memproses hukum pimpinan PT. TMM atas dugaan perambahan hutan di Konut.

“Kami minta agar pihak KLHK RI segera memanggil dan memeriksa dirut PT. TMM inisial RHT untuk bertanggung jawab terkait perambahan hutan oleh PT. TMM ”. Tegas Arin dengan nada kesal

Hal senada juga di sampaikan oleh direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo. Kata dia, KLHK RI serta aparat kepolisian semestinya tidak boleh lemah terhadap PT. TMM. Sebab sudah ada temuan dari KLHK RI itu sendiri terkait perambahan hutan oleh perusahaan itu.

“PT. TMM ini masuk dalam daftar perusahaan yang melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tanpa izin, dan data itu di terbitkan oleh KLHK RI. Jadi mestinya harus ada penindakan,” jelas
mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, jika memang mekanisme pertanggungjawaban PT. TMM menggunakan skema Pasal 110 B UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Maka seharusnya perusahaan tersebut mestinya di hentikan kegiatannya sejak tahun 2021 lalu atau sejak ada temuan dari KLHK RI terkait perambahan hutan PT. TMM.

Namun fakta di lapangan berbeda, karena tahun 2022 Rencana Kerja dan Aanggaran Belanja (RKAB) PT. TMM masih terbit. Artinya koordinasi antara KLHK RI dan Kementerian ESDM sangat lemah.

“Jadi mengacu ke Pasal 110 B UU Cipta Kerja, mestinya PT. TMM membayar denda administrasi karena melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebelum UU Cipta Kerja berlaku. Serta dalam proses penyelesain administrasinya aktivitas perusahaan itu harus di hentikan sementara. Namun faktanya PT. TMM masih juga melakukan penambangan. Artinya ada indikasi pembangkangan terhadap aturan oleh perusahaan atau mungkin pembiaran dari oknum di tubuh KLHK RI serta Kepolisian,” pungkasnya.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.