BannerDepan

HMI Nilai ESDM Sultra Tak Transparan Soal Tambang Bermasalah

Kendari, Sultrapost.ID – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di nilai tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai aktivitas perusahaan tambang yang diduga bermasalah.

Staf Pressidium Wakil Sekertaris Jendral (Wasekjen) PB HMI Bidang Sosial Kesejahteraan Masyarakat, Sandra Hasba mengatakan informasi tentang pemberhentian sementara aktivitas delapan perusahaan tambang yang disampaikan oleh ESDM beberapa waktu lalau terkesan tidak transparan dan ditutup-tutupi.

“Plt Kadis menyampaikan bahwa 8 dari 22 perusahaan tambang yang diduga bermasalah itu telah di hentikan sementara aktifitasnya. Anehnya, mereka tidak sebutkan perusahaan mana saja yang telah diberhentikan. Malah saling lempar, kadis lempar ke kabid-nya, kabidnya malah bilang nanti.” ungkapnya melalui via whatsapp-nya, Sabtu 23 Februari 2019.

Kata dia, informasi pemberhentian 8 perusahan dengan dalil tak memiliki RKAB, semestinya di ketahui publik dengan jelas. Akan tetapi informasi yang diberikan tidak transparan dan terkesan ditutupi oleh pihak ESDM.

“Kalau kita mau kaji, seharusnya bukan hanya RKAB saja yang menjadi dalil utama ESDM. Karena masih ada hal mendasar seperti izin dan lainnya. Nah itu mestinya menjadi dalil utamanya dalam menghentikan katifitas pertambangan tersebut. Tapi ini sudah informasinya terkesan ditutupi, alasannya juga hanya itu saja,” jelasnya.

Mantan Ketua Badko HMI Sultra itu juga menambahkan, disisi lain tidak adanya persamaan presepsi antara Kabid Minerba, Yusmin dengan Plt Kadis, Andi Azis dan Gubernur Sultra, Ali Mazi tentang 22 perusaham tambang di Sultra yang diduga bermasalah, menimbulkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi terutama di bidang lingkungan hidup sampai penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Fungsionaris PB HMI Bidang PTKP, Ma’ruf. Kata dia, sebagai instansi yang berwenang, ESDM seharusnya tidak memberikan informasi yang simpang siur, sehingga melahirkan pandangan yang ambigu kepada masyarakat, tentang perusahaan tambang yang diduga bermasalah.

“Jika benar ada 8 perusahaan yang mall adminstrasi, ESDM harus menyebutkan dengan jelas nama perusahaan tersebut. Agar ada keterbukaan informasi untuk masyarakat. Pemerintah jangan takut untuk mencabut IUP perusahaan-perusahaan yg melanggar, karena itu dapat merugikan negara jika terus dibiarkan,” ujarnya.

Lanjut mantan Wasekum Badko HMI Sultra, sember daya alam yang ada di bumi anoa adalah titipan untuk generasi kita selanjutnya, sehigga harus di kelola dengan sebaik baiknya sesuai degan UUD nomor 45 Pasal 33.

“Menambang itu bukan masalah sulit, tambang di sultra itu sudah selayaknya di kelolah oleh putra daerah itu sendri. Karena menambang dengan teknologi apapun sudah di kuasai masyarakat anoa.Oolehnya Itu IUP akan lebih baik jika anak daerah yang miliki. Asing cukuplah kita bekerja sama dalam hal permodalan, tapi untuk pengolahan biarlah tangan anak daerah yg mengerjakan, sebab tambang nikel di sultra sudah kurang lebih 40 tahun beroperasi,” pungkasnya.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.