BannerDepan

Istri Dirut PT KKP Diduga Turut Serta Terlibat Obstruction Of Justice

Kendari, Sultrapost.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, kembali menetapkan satu orang tersangka berinisial AS dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) WIUP PT Antam di Blok Mandiodo, Jumat 18 Agustus 2023.

Berbeda dengan 12 orang tersangka lainnya, AS alias Amel di amankan bukan karena diduga ikut terlibat sebagai pelaku dalam kasus pertambangan tersebut, melainkan sebagai oknum yang diduga menghalangi penyidikan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 21 Undang-Undang RI no 20 tahun 2001 jo Undang-Undang RI no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

AS melakukan perbuatan tersebut dengan menjanjikan dapat mengurus atau mencabut status tersangka AA (Dirut PT KKP) dengan cara berusaha untuk menemui dan meminta tolong kepada beberapa pimpinan Kejaksaan, dan telah meminta serta menerima uang sekitar Rp 6 milyar rupiah dari istri AA pada bulan Juli 2023 bertempat di salah satu tempat di Jakarta Selatan.

“Uang tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadinya dan tersangka tidak diterima untuk menemui pimpinan Kejaksaan baik di di pusat maupun di daerah,” ungkap Asisten Bidang Intelegen (Asintel) Kejati Sultra, Ade Hermawan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Aliansi Masyarakat Indonesia Menggugat (AMIN), Andriansyah Husen mengatakan tidak hanya satu tersangka saja dalam kasus dugaan Obstraction Of Justice (tindak pidana menghalangi penyidikan) tersebut. Menurutnya istri dari Dirut PT KKP seharusnya juga ikut di tersangkakan karena diduga terlibat.

“Ini jelas, AS menerima uang dari istri AA sebesar Rp 6 Miliar. Artinya istri Dirut PT KKP turut serta dalam upaya Obstraction Of Justice,” ujarnya.

Kata dia, meski istri dari AA tidak terlibat secara langsung dalam upaya tersebut, akan tetapi ia tetap saja diduga telah melanggar pasal 21 Undang-undang (UU) nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

“Di dalam pasal 21 UU Tipikor di jelaskan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan
secara Langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 Juta Rupiah dan paling banyak Rp 600 Juta Rupiah,” jelasnya.

Lanjutnya, sedangkan dalam dalam pasal 55 ayat 1 pada buku kesatu KUHP di katakan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

“Jadi menurut saya istri AA ini diduga kuat ikut terlibat dalam upaya menghalangi penyidikan. Dalam waktu dekat kami akan bertandang ke Kejati Sultra untuk melakukan presure,” tutupnya.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.