Jelang Masa Akhir Jabatan, DPRD Bombana Periode 2014-2019 Tetap Konsisten Kawal Pembangunan

BOMBANA – Masa Bhakti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana periode 2014-2019 akan berakhir pada bulan Oktober 2019. Namun sebagai yang dipercayakan mengemban amanah wakil rakyat, kedua 25 anggota DPRD ini tetap konsisten mengawal pembangunan daerah.

Kiri Atas: Ketua DPRD Bombana Andi Firman, SE.M.Si, Kanan Atas: Wakil Ketua I DPRD Bombana Drs. Ahmad Mujahid, Kiri Bawah: Wakil Ketua II DPRD Bombana Amiadin SH, Kanan Bawah: Sekretaris Dewan Mahyuddin, S.Sos.,M.Si.

Terlihat dari sejumlah kinerja yang dilakukan, seperti pengawalan sejumlah Rancangan Peraturan Daeran (Raperda) hingga dilahirkannya rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018. Kinerja ini merupakan sebuah parameter yang dapat dilihat, bahwa meski sebentar lagi akan berakhir, tugas dan tanggungjawab merupakan hal yang prioritas.

Bupati Bombana H Tafdil dalam pidatonya diruang rapat paripurna DPRD tentang penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 mengatakan, penyusunan Raperda tersebut merupakan implementasi dari penerapan format struktur APBD sebagaimana diataur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang berbasis aktual.

Realisasi anggaran dijabarkan, masih H Tafdil, untuk Pendatapatan Daerah, dianggarkan sebesar Rp. 849.415.233.874, realisasi sebesar Rp. 838.855.722.885. atau 98,76% dari target yang ditetapkan.

Kemudian Belanja Daerah, pada tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 726.160.156.710, sampai dengan berakhirnya 2018 terealisasi sebesar Rp. 692.236.436.258, atau 95,33% dari target yang ditetapkan. Selanjutnya, Transfer, belanja daerah tersebut merupakan belanja transfer bantuan keuangan yang dianggarkan sebesar Rp. 151.756.939.740, sampai dengan berakhirnya tahun terealisasi sebesar 100%. Dan yang terakhir Pembiayaan, tahun anggaran 2018 dalam penambahan surplus anggaran diperoleh dari pemanfaatn pembiayaan netto. Pembiayaan dianggarkan Rp. 28.501.862.576, terealisasi sebesar Rp. 28.501.862.576,96.

“Sehingga pada akhir tahun anggaran 2018 diperoleh Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) sebesar dua puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus sebelas ribu enam puluh sembilan koma sembilan enam rupiah (Rp. 23.364.211.069,96),” ungkap H. Tafdil.

Pandangan Fraksi

Di DPRD Kabupten Bombana, terdapat empat fraksi yang telah dibentuk yakni, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Golongan Karya (F- Golkar) Bersatu, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Bersatu, Fraksi Perjuangan Restorasi Nurani (F-Peran).

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana.

Pada dasarnya empat fraksi ini sepakat dan setuju Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 untuk dibahas berdasarkan tingkatan pembahasannya.

Fraksi PAN Bersatu berpandangan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana telah banyak mendapat pengakuan capaian hasil kinerja dari Pemerintah Pusat, terutama soal pengelolaan keuangan, seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Berkaitan dengan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 yang disampaikan oleh Pemda Bombana, menjadi sangat penting untuk mendapatkan perhatian, hal ini dimksudkan dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali.

“Namun DPRD sebagai pemangku tugas pengawasan harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan pemerintahan dengan maksud kedepan, bahwa keberhasilan yang telah dicapai tetap dipertahankan,” ucap Abd. Rauf, Ketua Fraksi PAN Bersatu.

Fraksi Gorkar Bersatu yang diketuai oleh H. Rasyid mengatakan, berkaitan dengan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, atas predikat WTP yang diperoleh Pemda Bombana, Fraksi Golkar Bersatu memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah baik secara kolektif maupun yang dicapai secara individu.

Namun secara khusus, Fraksi Golkar Bersatu meminta penjelasan tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berimbas pada meningkatnya pajak bumi dan bangunan yang mencapai kurang lebih 300%.

Menjawab ini, Bupati Bombana H Tafdil melalui rapat paripurna tentang penyampaian tanggapan atas pandangan umum fraksi fraksi mengatakan, Pemda telah mensosialisasikan hal itu pada tanggal 6 Maret 2019 lalu, dengan mengundang Kepala Desa (Kades), Camat, se Kabupaten Bombana. Dan pemerintah tidak pernah menaikkan PBB Kabupaten Bombana hingga mencapai 300%.

”Hanya saja ada penyesuaian NJOP mengingat nilai yang selama ini kita masukkan sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sampai tahun 2018 masih menggunakan NJOP sebelum daerah Kabupaten Bombana terbentuk (masih Kabupaten Buton) dan sebahagian besarnya masih pajak buminya saja,” ungkapnya.

Arsyad, dalam pandangan umum Fraksi Peran menjelaskan, pelaksanaan pemerintah yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pemerintah daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintah tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan Anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik transparan, akuntabel dan berkualitas.

Dari sederet rancangan pelaksanan pembangunan derah, tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemda, antara eksekutif dan legislatif guna memujudkan seluruh keinginan bersama, serta untuk melaksanakan program kegiatan, tentunya dalam fungsi dewan sebagai lembaga legislasi, budgeting dan pengawasan :menjadi hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan cita-cita bersama, sehingga mitra lembaga daerah tersebut dapat berjalan seiring seirama secara wajar dan proporsional.

Untuk Fraksi PPP berpendapat, dari deretan prestasi yang diperoleh Pemda Bombana terkait dengan pengelolaan keuangan, sehingga Pemda Bombana sebanyak enam kali berturut tutur mendapatkan predikat opini WTP dari BPK RI, sehingga dalam Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, tidak ada lagi yang mesti dikoreksi.

“Sebab dalam penjabaran dan Pelaksanaannya telah sesuai dengan kita harapkan, tutur Makmur, Ketua Fraksi PPP DPRD Bombana.

Pembentukan Pansus

Usai menjalankan semua tahapan hingga mendengarkan pidato bupati Bombana melalui rapat paripurna tentang penyampaian tanggapan atas pandangan umum fraksi fraksi, dewan pun menggelar rapat dan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Rapat Pansus DPRD Kabupaten Bombana

Berdasarkan hasil rapat kerja Pansus DPRD Kabupaten Bombana terhadap LKPJ Bupati Bombana Tahun 2018 bersama SKPD, maka Pansus DPRD Kabupaten Bombana memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Pemda, yakni:

  1. Pelaksaan Dana BOS yang tertera dalam LKPJ Bupati Bombana Tahun Anggaran 2018 tidak ada realisasi (nol) anggaran. sementara data realisasi dari Badan Keuangan Daerah sebesar Rp. 22.398.256.543,- Sedangkan realisasi Dinas DIKBUD sebesar Rp. 25.683.302.520,-. Dari jumlah realisasi 2 instansi pemda Kab. Bombana tersebut terdapat selisih angka Rp. 3. 045.977,- maka dengan ini direkomendasikan kepada Bappeda Kabupaten Bombana agar data dalam LKPJ T.A 2018 tersebut untuk segera dilakukan perbaikan sesuai dengan realisasi hasil audit BPK RI.
  2. Terhadap program Gembira Cerdas, Pansus LKPJ Bupati Bombana 2018 Merekomendasikan: Penyediaan dan pemberian Beasiswa Gembira Cerdas dan Penyediaan Beasiswa Bidik Misi Gembira Cerdas agar pada tahun berikutnya melakukan sinkronisasi data masyarakat miskin bersama SKPD terkait agar program tersebut bear-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang tidak mampu.
  3. Terhadap program Gembira Sehat, Pansus LKPJ Bupati Bombana tahun anggaran 2018 Merekomendasikan agar dilakukan penyempurnaan regulasi terutama dalam hal data dan akses semua masyarakat miskin terhadap program tersebut. Karena berdasarkan temuan lapangan, aspirasi masyarakat, serta hasil monitoring dan evaluasi DPRD Kabupaten Bombana, ditemukan masih banyak masyarakat miskin tidak dapat mengakses program Gembira Sehat. Bahkan terdapat anggota keluarga yang masih bayi tidak dapat mengakses program gembira sehat, padahal ibu dan bapaknya serta anggota keluarga yang lain telah terdaftar sebagai peserta program gembira sehat.
  4. Terhadap program Gembira Pengentasan Kemiskinan, Pansus LKPJ Bupati Bombana tahun anggaran 2018 Merekomendasikan khusus kepada program Pembangunan Baruga Moico agar pemerintah daerah melalui dinas teknis melakukan penyempurnaan administrasi dan verifiikasi lapangan terhadap masyarakat calon penerima program. Juga agar pemerintah daerah melalui dinas teknis dapat melakukan intervensi-intervensi positif dan koordinasi yang efektif kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dalam rangka penyempurnaan data agar program ini benar-benar dapat tepat sasaran yaitu mengentaskan kemiskinan. Juga agar program ini tidak tumpang tindih dengan program sejenis ditingkat kecamatan maupun tingakt desa.
  5. Pansus LKPJ Bupati Bombana tahun anggaran 2018 merekomendasikan pembentukan TIM TERPADU dalam rangka Verifikasi Faktual terhadap calon penerima program Gembira, khususnya Gembira Taskin dan program Pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).Tim Terpadu ini terdiri dari instansi-instansi terkait baik instansta daerah maupun instansi vertical. Hal ini dalam rangka merespon aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Bombana bahwa masih banyak masyarakat yang layak menjadi penerima program tetapi tidak terakomodir
  6. Pansus LKPJ Bupati Bombana tahun anggaran 2018 merekomendasikan agar Pemda melalui instansi atau lembaga teknis agar lebih proaktif dalam melakukan ekspos dan publikasi program Pemerintah Daerah dan produk hukum daerah maupun program pemerintah pusat yang masuk ke Kabupaten Bombanamelalui media massa atau melalui website resmi Pemda Bombana atau media-media mainstream lainnya.
  7. Pansus LKPJ Bupati Bombana tahun anggaran 2018 merekomendasikan kepada Pemda untuk peningkatan sarana dan prasana informasi dan telekomunikasi (IT) karena sampai saat ini belum maksimal dikarenakan masih ada daerah-daerah di Kabupaten Bombana yang belum terjangkau jaringan telepon maupun jaringan internet.
  8. Pansus LKPJ Bupati Bombana tahun anggaran 2018 merekomendasikan Pemda agar memberikan perhatian yang serius terhadap kondisi infrastruktur di kepulauan Kabaena.
  9. Pansus LKPJ Bupati Bombana tahun anggaran 2018 merekomendasikan agar Pemda lebih proaktif dalam hal permintaan realisasi CSR kepada perusahaan-perusaahaan yang ada beroperasi di Kabupaten Bombana.
  10. Pansus LKPJ Bupati Bombana tahun anggaran 2018 merekomendasikan agar Pemda melakukan langkah-langkah yang konkrit dalam rangka meminta pembayaran tunggakan retribusi IMB oleh Perusahaan PT. SSU sebesar Rp. 593.370.768,- agar unggakan PT.SSU tersebut dapat diselesaikan secepatnya.
  11. Pansus LKPJ Bupati Bombana tahun anggaran 2018 merekomendasikan agar Pemda memberikan penjelasan dan keterangan terkait penyesuaian NJOP yang berdampak pada meningkatnya pajak bumi dan bangunan secara signifikan melalui forum rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum di DPRD Kab. Bombana.
  12. Pansus LKPJ Bupati Bombana tahun anggaran 2018 merekomendasikan agar Pemda pada setiap tahun anggaran menyampaikan Dokumen APBD maupun APBD Perubahan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dalam rangka DPRD melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terkait memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dokumen dimaksud. Juga agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disahkan dalam APBD maupun APBD Perubahan memiliki waktu yang cukup sehingga kegiatan menjadi efektif dan berkualitas.
Rapat Komisi DPRD Kabupaten Bombana.

“Setelah itu tinggal kita mengawasi apakah rekomendasi itu ditindaklanjuti atau tidak,” ucap Heryanto, Ketua Pansus LKPJ APBD tahun anggaran 2018. (Adv/Pariwara)

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.