BannerDepan

Kabupaten Muna Terima Program BSPS Terbanyak dari Kementrian PUPR

Muna, Sultrapost.ID – Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia.

Di Sultra sendiri, program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangunan rumah masyarakat yang tidak layak huni ini mendapat kuota sebanyak 5000 unit.

Dari 17 Kabupaten dan Kota di Sultra, Kabupaten Muna merupakan daerah yang mendapat kuota terbanyak yakni, 1120 unit yang tersebar di 56 Desa dan Kelurahan.

Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sultra, H Eka Rahendra SST MSP mengatakan Program BSPS merupakan stimulan terhadap masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas huniannya.

“Bantuan BSPS ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan dibawah UMR atau UMR masing – masing daerah, tujuannya untuk meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni,” ujar H Eka Rahendra dalam sambutannya pada Sosialisasi dan Serah Terima Buku Tabungan Program BSPS SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sultra, yang dilaksankan di Sarana Olah Raga (SOR) Raha, Kabupaten Muna, Senin 8 Juli 2018.

Eka Rahendra menjelaskan besaran BSPS yang diberikan kepada setiap penerima berjumlah Rp 17.500.000 dengan rincian Rp 15.000.000 untuk material bangunan, dan Rp 2.500.000 untuk upah tukang.

“Ada peningkatan, di tahun sebelumnya Rp 15.000.000, dan tahun 2019 ini naik menjadi Rp 17.500.000, ” jelasnya.

BSPS yang diberikan tersebut harus dikelola dengan baik, untuk itu, dalam prosesnya nanti, setiap penerima bantuan akan didampingi oleh tenaga fasilitator. “Masyarakat sebagai penerima bantuan tentu dibantu dari tenaga fasilitator lapangan,” tambahnya.

Dalam proses pencairannya, SNVT bekerjasama dengan Bank Sultra, dimana Bank Sultra menyediakan buku tabungan yang akan diserahkan ke masyarakat, dengan saldo sebesar Rp 17.500.000.

“Kami berharap dengan adanya bantuan ini, dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni,” harapnya.

Eka Hendra menambahkan untuk mengawasi agar dana tidka disalah gunakan, telah dibentuk tim tekhnis yang didalamnya ada Kejaksaan, dan pemerintah.

“Tim tehnis bertugas melakukan sosialisasi, memverifikasi proposal dari calon penerima BSPS, dan melakukan pengawasan,” katanya.

Dalam sosialisasi tersebut turut hadir Bupati Muna Rusman Emba, Perwakilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, dan PPK Rumah Swadaya, Musniar M. Silondae, ST., MT

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.