Kejahatan Pertambangan di Konut Nampak di Pertontonkan PT Antam

Konut, Sultrapost.ID – BUMNisasi, mungkin kata inilah yang pantas disematkan kepada PT Antam. Secara singkat, istilah BUMNisasi mungkin di anggap lebai namun inilah gambaran, bahwa bisnis BUMD dan swasta sangat terpukul, dampaknya rakyat terjepit, bisnis di daerah kering. BUMNisasi itu sosialis yang akan membuat Negara “terlalu” kuat dan melemahkan rakyatnya. Ujung-ujungnya “ekonomi kerakyatan” yang di junjung di Undang Undang Dasar (UUD) 45 pasal 33 tidak terlaksana.

Lalu swasta dimana?. Lokal dan nasional termasuk BUMD semua bakal diambil BUMN. Yang membuat putra daerah terpaksa pasang badan. Karena idealnya, putra daerah harusnya dapat, daerah harus manfaat. Karena putra daerah tidak merugikan, justru mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).

PT. Aneka tambang ( Antam ) saat ini memiliki areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Utara (Konut) seluas 22.000 ha, lahan homogen yang terbagi atas dua blok yakni, IUP SK 158 di Mandiodo dan IUP SK nomor 15 di Tapunopaka. Belum puas dengan itu, PT Antam juga mengincar lahan Matarape yang merupakan WIUPK eks Vale (Inco) yang terletak di Kecamatan Langgikima, Konut.

Antam yang bertopengkan negara itu nyaris kami asumsikan sebagai perusahaan manajemen Belanda. Betapa tidak, dari semua claim lahan nya yang cacat hukum, mulai dari ketidakpastian hukum sengketa lahan antar perusahaan swasta pada blok Mandiodo, tidak memiliki dokumen AMDAL pada blok Tapunopaka termasuk mengabaikan ganti rugi lahan masyarakat, sampai dengan lahan Matarape yang sampai saat ini status quo antara BUMD Konut dengan pihak BUMN Antam.

Ironis meskipun faktanya seperti itu, PT. Antam dengan gencar melakukan barging (loadingport) sambil menunggu kepastian apakah lanjut atau tidak kegiatan ekspor, meskipun di tengah penghentian pelarangan ekspor yang resmi di umumkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Dalam siaran pers nya telah resmi memberhentikan ekspor pada tanggal 29 Oktober 2019.

Bahwasanya tambang (underground) itu tidak ada yang tidak merusak lingkungan sekalipun memiliki dokumen AMDAL, izin lingkungan, dokumen tehnis lainnya termasuk TPS LB3 sekalipun. Musibah adalah teguran, Tuhan tidak buta atas keserakahan dan kejadian kemarin (6 nov 2019) PT. Antam site Tapunopaka kab. Konawe Utara atas masalah yang menimpah nya ( foto terlampir ). Antam tidak memiliki AMDAL, Antam tidak memiliki izin lingkungan, Antam tidak memiliki TPS LB3, Antam RKAB di luar bumi anoa, Antam barging saat pemerintah menegaskan larangan ekspor.

Parahnya, tanpa ada ijin olah gerak dari pihak syahbandar. Meski pihak Antam telah mengajukannya, namun UPP Syahbandar Molawe tetap tidak mengeluarkan izin tersebut, karena sesuai intruksi dari Menteri Perhubungan dan Menkomaritim.

Apa yang di dapatkan oleh daerah dan masyarakat?

Sebagai daerah dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tentunya sangat disayangkan jika hanya di beri CSR, padahal masyarakat Konawe Utara (Konut) bukanlah pengemis. Meski dianggap sejajar orang yang tidak mampu atau duafa, namun tidak harus memperlakukan rakyat seperti itu. Kami akan melawan, karena putra daerah juga memeliki skill, uang, pengetahuan untuk mengelola kekayaan daerah sebagai anugerah Tuhan.

LEMPETA Konut

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.