Kejahatan Pertambangan Kembali di Pertontonkan, PT. PKS Diduga Menambang Tanpa IPPKH dan RKAB

Kendari, Sultrapost.ID – Lemahnya pengawasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, membuat berbagai dugaan pelanggaran pertambangan yang di lakukan oleh perusahaan nakal seolah tak ada hentinya.

Kali ini dugaan penambangan di kawasan hutan lindung tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kembali dipertontonkan oleh PT. Putra Kendari Sejatra (PKS).

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut diketahui setelah himpunan mahasiswa kehutanan yang tergabung dalam SYLVA Indonesia mendatangi Kantor Dinas Kehutanan (Dishut) dan ESDM Sultra, Senin 13 April 2020.

Ardi salah seorang staf Dishut Sultra, saat menemui mahasiswa mengaku bahwa PT. PKS belum memiliki IPPKH.

“Kalau tidak salah PT PKS belum memiliki IPPKH, namun lebih jelasnya saya akan koordinasikan ke pimpinan perihal maksud dan tujuan teman teman mahasiswa,” ucapnya.

Di tempat berbeda, Kadis ESDM Sultra, Buhardiman yang juga ditemui diruangannya mengaku jika PT. PKS belum memiliki RKAB dan Kepala Teknik Tambang (KTT).

“Belum ada RKAB dan KKT-nya, ” singkatnya saat ditanyakan terkait hal tersebut.

Dirinya menegaskan, jika perusahaan yang diketahui beroperasi di Kabupaten Konawe Utara itu melakukan aktivitas tanpa memiliki RKAB dan KTT, maka hal tersebut merupakan kegiatan yang melawan hukum.

“Olehnya itu saya meminta kepada teman teman di SYLVA Indonesia, kalau ada perusahaan yang menambang tanpa RKAB dan melanggar hukum, silahkan dilaporkan ke aparat kepolisian,” tegas Buhardiman.

Senada dengan Kadis ESDM, Sekjen SYLVA Indonesia, Ardiansyah Husen mengatakan bila PT. PKS benar tidak memiliki IPPKH, maka penegak hukum harus hadir untuk mengambil langkah cepat agar carut marut pertambangan di Sultra dapat terselesaikan.

Sebab lanjutnya, maraknya pelanggaran pertambangan di Konut, mengakibatkan kerusakan hutan yang menyebabkan bencana alam, seperti yang terjadi pada 2019 lalu.

“Kami ke Dishut Sultra dan ESDM ini untuk mempertanyakan apakah PT. PKS memiliki IPPKH, RKAB dan KTT. Kalau perusahaan itu tidak memiliki maka Dishut, ESDM dan Kepolisian segera mengambil langkah tegas, jangan dilakukan pembiaran. Apa lagi PKS beroperasi di blok Boenaga Konut, dan informasinya saat ini tengah beraktivitas,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi perihal tersebut, Anton Timbang selaku pimpinan PT. PKS melalui WhatsApp enggan berkomentar lebih.

“Kalau sudah begitu dinda tidak usah ditanggapi,” tulisnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.