Kepanasan Saat PT KPP di Demo, PT VDNI Diduga Masih Ngutang Kawasan

Kendari, Sultrapost.ID – Gelombang demonstrasi yang terjadi di kawasan industri di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe beberapa hari ini banyak menyita perhatian.

Pasalnya, aksi unjuk rasa ratusan masa dari PT ABE yang menuntut PT KPP untuk segera menyelesaikan segala tunggakannya malah bentrok dengan karyawan PT VDNI.

Anehnya, PT KPP yang mengakui memiliki utang kepada PT ABE, Mega Industri PT VDNI justru menjadi pihak yang kepanasan hingga di duga mengerahkan karyawannya untuk mengusir para pendemo.

Direktur Utama (Dirut) PT KPP, Jhony M. Samosir menegaskan, pihaknya sama sekali tidak pernah mengerahkan massa uantuk mengusir para pendemo. Dirinya bahkan membenarkan adanya hutang piutang yang belum dituntaskan oleh PT KPP terhadap PT ABE.

“Kami akui masih memiliki utang yang di tinggalkan oleh Dirut lama kepada PT ABE, atas pengerjaan penimbunan jalan houling dan pelabuhan kawasan industri PT KPP sepanjang 18 km. Tapi kami tidak pernah mengarahkan massa untuk mengusir para pendemo,” ungkapnya, Sabtu 1 Februari 2020.

Ia justru mengaku heran mengapa pihak yang menjadi kepanasan dengan tuntutan PT ABE justru perusahan asal tirai bambu itu, hingga ratusan karyawannya berupaya membubarkan para demonstran.

“Kami juga heran, kami yang memiliki utang kok VDNI yang jadi kepanasan. Ini kan aneh,” ujarnya.

Kata dia, seharusnya PT VDNI fokus untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PT KPP atas lahan yang di gunakannya. Sebab sampai hari ini perusahan tersebut tak kunjung melunasi kewajibannya.

“Jadi kawasan yang ditempati oleh VDNI itu masih sah milik kami, karena sampai hari ini mereka belum membayar pembebasan lahan yang kami lakukan. Kalau memang lahan itu di klaim milik VDNI coba buktikan legalitasnya,” ucapnya.

Pada dasarnya lanjut Jhoni M, pihaknya tidak keberatan atas aksi yang dilakukan PT. ABE, yang menuntut hak atas pembayaran tunggakan utang.

“Kami juga tidak keberatan apabila PT. ABE menutup akses jalan kawasan menuju pelabuhan sepanjang 18 KM,” tambahnya.

Olehnya itu, ia meminta pihak PT VDNI untuk segera menyelesaikan kewajibannya, dan mentaati kaidah-kaidah aturan sebagaimana yang berlaku bagi sebuah perusahaan perseroan, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

“Bila pihak PT. VDNI tidak mentaati kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, maka kami akan mengambil tindakan tegas,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Dirut PT. ABE, Syamsu Alam mengatakan, bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan tersebut. Apalagi, Dirut dan Direktur PT. KPP turun langsung untuk menemui dirinya.

Selama ini, lanjutnya, pihaknya menduga ada persekutuan yang terjadi antara PT. KPP dan PT. VDNI. Pasalnya, pihaknya menuntut pembayaran hutang piutang tersebut, namun selama ini PT. VDNI yang melakukan aksi penghalangan.

“Tapi, hari ini sudah terjawab bahwa tidak ada persekutuan. Dan KPP sudah menjelaskan bahwa akan membayarkan hak kami, setelah PT. VDNI membayarkan tunggakannya ke PT. KPP. Tapi, saya butuh jaminan apa yang bisa saya pegang, karena kasus ini suda empat Kapolres yang tangani,” tegasnya.

Terkait aksi penghadangan sekelompok orang bertopeng menggunakan balok dan senjata tajam (Sajam), Syamsu Alam mengaku akan menempuh upaya hukum.

Untuk itu, Syamsu Alam berharap agar pihak kepolisian bisa mendeteksi kelompok bertopeng tersebut, dan menegakan hukum setegak-tegaknya, agar bisa memberikan rasa keadilan kepada pihaknya.

“Aksi kami ini kan damai dan diketahui oleh aparat kepolisian. Tapi, kenapa kami malah dihalang-halangi orang bercadar dan membawa parang. Ini kan aneh. Apalagi, kelompok itu bukan dari KPP melainkan VDNI. Jadi aneh, karena yang kami demo KPP tapi yang kebakaran jenggot VDNI,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa berharap kepada para pihak yang bertikai agar bisa duduk bersama dan segera menyelsaikan persoalan yang ada, sehingga daerah yang dipimpinnya itu kembali kondusif.

“Yah, saya inginkan negeriku saya jangan ada kericuhan,” harapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengimbau kepada seluruh pihak, agar tidak menyebarkan isu-isu yang bisa memantik terjadinya konflik.

Lebih lanjut, Kery menambahkan, jika ditinjau dari aspek perizinan, PT. KPP merupakan pemilik sah kawasan tersebut. Bahkan, hingga saat ini KPP masih memiliki asset di wilah industri tersebut.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.