Kepastian Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Opini, Penulis : Jushriman, SH (Advokat)

Sultrapost.ID – Pada tanggal 4 Mei 2020 oleh Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi undang-undang.

Hal mendasar ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut, pada pokoknya karena penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia, oleh karena itu dalam rangka penanggulangan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik ditingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota serentak tahun 2020 agar pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, dalam Pasal 201A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 : Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Berkait dengan opini yang berkembang di masyarakat tentang penundaan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota serentak tahun 2020 apabila masalah corona virus disease 2019 (covid-19) belum berakhir, berikut penulis perlu menjabarkan terlebih dahulu susunan ketentuan hukum terkait :

Pasal 201A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 : Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.

Selanjutnya ketentuan pasal 122A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020:

Ayat (1) : Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.

Ayat (2) : Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (3) :Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU.

Selanjutnya ketentuan pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020:

Ayat (1) : Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.

Ayat (2) : Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.

Sebagaimana susunan ketentuan hukum tersebut diatas, maka terlebih dahulu perlu dipahami tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota bukan semata-mata pada pemungutan suara karena sejatinya pemungutan suara hanya satu dari sekian banyak tahapan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota. Pada pokoknya menurut penulis, untuk saat ini berdasarkan ketentuan hukum yang ada, pelaksanaan tahapan tetap dilaksanakan dengan perhitungan jadwal pemungutan suara pada bulan Desember tahun 2020.

Adapun mengenai keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) nomor 2 tahun 2020, perpu tersebut telah sah dan berlaku sejak ditetapkan dan diundangkan Pada tanggal 4 Mei 2020 sekalipun belum ada persetujuan DPR, secara detail penjelasan berkait eksistensi perpu dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU-VII/2009 :

Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan. ”Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Dari rumusan kalimat tersebut jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah Undang-Undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti Undang-Undang.

Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR maka proses di DPR memerlukan waktu yang cukup lama karena DPR sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, dengan disebutnya ”Presiden berhak” terkesan bahwa pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa.

Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan Undang-Undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perpu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perpu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara;

Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945.

 

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.