BannerDepan

Ketua DPP HPPNI Ingatkan Kepolisian Hati-hati Dalam Menagani Kasus Sengketa Lahan Tambang

 

Kendari, Sultrapost.ID – DPP Himpunan Pengacara Pertambangan Nikel Indonesia (HPPNI) mengingatkan kepada pihak kepolisian agar berhati-hati dan objektif dalam menangani laporan atau pengaduan terkait dengan pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan, sebagaimana di atur dalam pasal 162 UU Cipta Kerja.

Ketua DPP HPPNI, Andri Darmawan menjelaskan bahwa pasal 162 hanya dapat diterapkan apabila pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB telah memenuhi syarat yang dimaksud pada pasal 86F hurup B dan pasal 136 ayat 2 yaitu telah menyelesaikan kewajiban kepada pemegang hak atas tanah.

“Jadi tidak serta merta masyarakat yang menuntut penyelesaian hak atas tanah kemudian menghentikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan bisa langsung di jerat pasal 162, karena harus di pastikan terlebih dahulu apakah pemegang IUP telah melaksanakan kewajibannya kepada pemegang hak atas tanah,” jelasnya.

Lanjut Andri, apa bila terjadi sengketa atau konflik antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah atau antara pemegang hak atas tanah, maka penyelesaiannya tidak bisa di lakukan melalui proses pidana.

“Karena terkait sengketa hak atas tanah dalam lokasi tambang sudah diatur mekanismenya melalui PP nomor 96 tahun 2021 di pasal 176 ayat 2 yaitu, dengan mediasi yang di fasilitasi oleh menteri ESDM dwngan melibatkan badan pertanahan dan pemerintah daerah. Sehingga jelas dalam penyelesaian sengketa tanah di lokasi tambang, yang di kedepankan adalah mediasi yang di fasilitasi pemerintah bukan proses pidana,” ungkapnya.

Untuk itu dirinya menghimbau agar pihak kepolisian berhati-hati dalam menerapkan pasal 162 dan mengedepankan proses mediasi dengan melibatkan pemerintah.

“Tidak dibenarkan pihak kepolisian menjadi lembaga pemutus atau pihak yang menentukan status hak kepemilikan tanah, karena itu bukan wewenang mereka,” tegasnya.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.