KMPLP Sultra Bongkar Hubungan Gelap PT WIL dan Babarina Soal Dugaan ILegal Mining

Kendari, Sultrapost.ID – PT Waja Inti Lestari (WIL) serta PT Babarina Putra Sulung (BPS) merupakan perusahan tambang yang beraktivitas di Desa Muara Lapao-pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Kedua perusahan tersebut rupanya mempunyai hubungan erat dalam melakukan dugaan illegal mining.

Hubungan kedua perusahan dalam melakukan dugaan kejahatan pertambangan yang terstruktur, dibeberkan oleh Konsorsium Mahasiswa Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan (KMPLP) Sultra.

Direktur KMPLP Sultra, Muh. Arjuna mengatakan dari dua perusahan tambang itu, PT BPS sangat berperan penting dalam melakukan dugaan illegal mining yang terstruktur. Dengan menjelma sebagai penambang mineral bukan logam (Batu Gamping), BPS menjadi alat penghasil rupiah bagi PT WIL.

“Harus diketahui bahwa IUP PT WIL bernomor 502 tahun 2013 itu sudah dicabut dan dibatalkan, berdasarkan surat keputusan kepala BKPMD-PTSP Sultra bernomor 264/BKPMD-PTSP/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015,” ungkapnya, Rabu 22 Januari 2020.

Arjuna menjelaskan, pada 13 Desember 2010 silam Bupati Kolaka yang kala itu di jabat oleh Drs H. Buhari Matta, menerbitkan IUP PT WIL seluas 210,3 Hektar berdsarkan keputusan nomor 351. Namun berjalannya waktu, perusahan tersebut mengajukan surat permohonan penataan ulang titik koordinat dan peta wilayah IUP operasi produksi. Dengan alasan tidak memiliki potensi kandungan biji nickel lantaran sebagian besar wilayah konsesi IUP miliknya berada di laut.

“Permohonan itu disetujui oleh Plt. Bupati Kolaka Dr H. Amir Sahaka. Berdasarkan surat keputusan nomor 502 tanggal 26 Agustus 2013 maka dengan demikkian IUP yang sebelumnya dicabut dan tidak berlaku lagi,” jelasnya.

Akan tetapi lanjutnya, proses penambangan PT WIL bersama rekanannya berdasarakan IUP nomor 502 itu, ternyata berada dalam kawasan yang masih berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL) dan belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehuatanan RI.

”Karena melanggar UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, maka Direktur Cabang PT WIL, Syamsul Bahtiar serta rekanannya H. Farid Wadji dipidana dan denda berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka nomor 49/Pid.B/2014PN.Klk tanggal 22 Juli 2014,” kata Arjuna.

Dengan kondisi tersbut, maka di tahun 2015 BKPMD-PTSP Sultra mencabut dan membatalkan IUP 502 PT WIL. Dan ditahun yang sama pula, pada tanggal 29 April Direktur Pusat PT WIL, Fachruddin kemudian mengeluarkan surat kuasa kepada Tasman sebagai Direktur Cabang menggantikan Syamsul Bahtiar yang telah dipidana.

Dalam surat itu, Tasman dipercaya untuk melakukan penjualan Ore Nickel yang berada di stock pile PT WIL. Ironisnya, Direktur Cabang yang baru itu tidak hanya melakukan penjualan sisa Ore PT WIL, akan tetapi sejak diberi kuasa saat itu, ia juga melakukan kegiatan penambangan di dalam konsesi IUP nomor 502 yang telah dicabut oleh BKPMD-PTSP Sultra.

“Padahal dalam surat rekomendasi yang diterbitkan Bupati Kolaka H. Ahmad Safei tanggal 21 September 2015 dan Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kolaka tanggal 7 Juli 2015 nomor 522/318/2015 yang selama ini dijadikan sabagai dalil untuk melakukan aktivitas di areal IUP 502 tidak dijelaskan mengenai persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan, melainkan hanya memindahkan dan mengangkut sisa Ore Nickel yang masih ada didalam konsesi IUP 502, karena dapat mencemari lingkungan dan dalam rangka menambah PAD. Jadi bukan untuk menambang,” tegasnya.

Untuk mengamankan kepentingan usaha PT WIL, maka diajukanlah IUP jenis mineral bukan logam di areal IUP 502 yang telah dicabut itu. IUP itu di ajukan atas nama PT BPS yang merupakan representasi dari PT WIL. Perusahan ini didirikan oleh Tasman selaku komisaris utama Michael sebagai anggota komisaris yang juga merupakan salah satu komisaris di PT WIL. Sedangkan Direktur Operasional PT WIL, Hasmaluddin sekaligus anak sulung Tasman bertindak sebagai Direktur Utama PT BPS.

“Setelah mendapat izin dari PTSP, PT BPS pun mulai beroperasi pada bulan Februari 2018. Nah kami duga aktivitas pertambangan mineral bukan logam di areal IUP 502 itulah merupakan rekayasa yang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan usaha PT WIL. Sebab pada bulan Februari sampai dengan Maret 2018 PT BPS malakukan penjualan biji Nickel sebanyak 4 tongkang atau kurang lebih 36.000 metrik ton. Dengan modus tanah tersebut merupakan tanah urukan yang hendak di jual ke PT WILuntuk kebutuhan tertentu,” ucapnya.

Untuk kata dia, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), untuk menagkap Pimpinan PT WIL dan BPS serta mencabut IUP kedua perusahan tersebut.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.