Lima Tahun Berkarya, Dewan Periode 2014-2019 Tetapkan Puluhan Perda
BOMBANA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah
Jelang Masa Akhir Jabatan, DPRD Bombana Periode 2014-2019 Tetap Konsisten Kawal Pembangunan
BOMBANA – Masa Bhakti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana periode 2014-2019 akan berakhir pada bulan

Koalisi Demokrasi Beberkan Berbagai Kecurangan Tahapan Pilkades di Desa Ambesea

0

Konsel, Sultrapost.ID – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang berlangsung di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) pada 28 Desember 2019 lalu, rupanya menyisahkan berbagai persoalan.

Seperti di Desa Ambesea, Kecamatan Laeya, berbagai dugaan kecurangan dalam tahapan Pilkades kemarin di beberkan oleh Koalisi Demokrasi Ambesea Memilih (KDAM)

Inisiator KDAM, Dedi Yusran menyebutkan tahapan Pilkades di Desa Ambesea beberapa waktu lalu, meninggalkan berbagai jejak dugaan kecurangan yang terstruktur, sistemik dan massiv. Malai dari dugaan money politik hingga keterlibatan beberapa oknum penyelenggar yang terindikasi berpihak pada salah satu Cakades.

“Polanya, tim dari salah satu Cakades mengumpulkan surat panggilan para pemilih. Jadi pemilih yang hendak ke TPS singgah di rumah cakades, kemudian di doktrin dan diduga diberi sejumlah uang agar memilihnya,” ungkapnya, 13 Januari 2020.

Belum lagi kata dia, penyelenggara yang seharusnya bekerja profesional, justru teridikasi berpihak pada Cakades tertentu. Bagaimana tidak, sejak awal tahapan berlangsung beberapa oknum panitia 11 secara terang-terangan mendukung bahkan mengarahkan para pemilih untuk memilih salah satu Cakades.

“Dari status dan komentar di sosial media Facebook sangat jelas jika beberapa oknum  penyelenggara mendukung salah satu Cakades. Adanya pengarahan oleh oknum penyelanggar untuk memilih salah satu Cakades saat penyaluran hak suara. Itu terbukti dengan adanya surat teguran dari ketua panitia 11, Nani Astuti Tawai,” bebernya.

Selain itu terjadi mobilisasi pemilih dengan pola pengkaburan data awal daftar pemilih, saat hendak di lakukan pengiinputan untuk penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

“Jadi pemilih yang berasal dari luar daerah itu di mobilisasi dan datanya di kaburkan untuk kepentingan penetapan DPT. Contohnya Yuliana warga Konawe, datanya di verifikasi dan di loloskan oleh oknum panitia 11, sementara dia warga luar,” ucapnya.

Untuk itu lanjut mantan aktivis Sultra ini, pihaknya meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) tidak mengeluarkan surat keputusan pengesahan hasil Pilkades yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan di Desa Ambesea.

“Kami tidak mempersoalkan hasil melainkan proses tahapan, tujuan dilakukan sebagai proses pemahaman kepad publik bahwa demokrasi di Ambesea harus berjalan sesuai aturan. Dan ini juga merupakan bentuk pembelajaran politik, agar setiap ada moment politik masyarakat Ambesea tercerdaskan degan adanya mslah ini. Sehingga kedepan tidak terjadi lagi,” pungkasnya.

Laporan: Aidil

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here