Lima Tahun Berkarya, Dewan Periode 2014-2019 Tetapkan Puluhan Perda
BOMBANA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah
Jelang Masa Akhir Jabatan, DPRD Bombana Periode 2014-2019 Tetap Konsisten Kawal Pembangunan
BOMBANA – Masa Bhakti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana periode 2014-2019 akan berakhir pada bulan

Kolaborasi DPRD dan Pemkab Bombana Pertahankan WTP Ciptakan Kemajuan

0
Suasana Rapat Paripurna DPRD Bombana.
Kanan Atas: Ketua DPRD Bombana Andi Firman, SE.M.Si, Kiri Atas: Wakil Ketua I DPRD Bombana Drs. Ahmad Mujahid, Kanan Bawah: Wakil Ketua II DPRD Bombana Amiadin SH, Kiri Bawah: Sekretaris Dewan Drs. Alimuddin.

Bombana, Sultrapost.Id – Dalam komando Bupati Bombana H Tafdil SE MM, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai menampakan kemajuan signifikan. Sejumlah terobosan pembangunan, ditelorkan melalui program yang berbasis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yakni Gerakan Membanguna Bombana dengan Ridho Allah (Gembira Desa dan Kota).

Selain Kemajuan Infrastruktur Pembangunan, dalam sisi pengelolaan keuangan daerah dan penatausahaan aset daerah juga meningkat tajam. Untuk kelima kalinya, Bombana kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

Tentu, sejumlah capaian tersebut menjadi predikat yang membanggakan bagi Kabupaten Bombana berkat kolaborasi apik antara Pemkab Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana yang merefleksi harapan masyarakat luas.

Bupati Bombana H Tafdil, SE.,MM dan Wakil Bupati Bombana Johan Salim SP.

Mulai tahun 2013 hingga saat ini, Sejak Bombana dinahkodai Bupati H. Tafdil, prestasi tata kelola aset dan keuangan Bombana, terus merangkak ke trend positif. Sejak itu, Bombana terus giat berbenah diri. Kerja keras itu, rupanya tidak sia-sia. Bombana mulai menapaki predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2012. Sebuah capaian gemilang, sebab sebelumnya Bombana langganan disclaimer atau tata kelola yang buruk, sejak terbentuk 2003 lalu.
Memasuki tahun ke dua kepemerintahannya atau tahun 2013. Tafdil mampu mengubah WDP menjadi predikat tertinggi alias WTP. Capaian itu terus dipertahankan, hingga saat ini. Terbaru ketika akhir Mei lalu, (31/5). Bertempat di Kendari, Ketua BPK wilayah Sulawesi Tenggara, Hermanto kembali menganugrahkan opini WTP kepada Pemkab Bombana. Penghargaan itu diterima langsung oleh Kepala Inspektorat, Muhammad Subur selaku wakil Pemkab Bombana.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Bombana Johan Salim mengatakan predikat WTP mengindiksikan bahwa, Pemkab Bombana mempunyai standar laporan akuntansi yang jelas. Memiliki kepatuhan terhadap undang-undang terkait tata kelola keungan dan aset, serta memiliki sistem pengendalian yang jitu dan bisa dipertangung jawabkan.

“Alhamdulillah kita mendapat predikat opini WTP lagi dari BPK RI. Ini bukti keseriusan kita dalam mentata kelola aset, hingga keuangan daerah kita. Ini sudah yang kelima kalinya, kita meraih WTP,” pungkas Johan Salim.

Sekda Bombana H Burhanuddin HS Noy turut mengapresiasi capaian WTP yang diraih Pemkab Bombana. Dia menegaskan setiap capaian WTP, akan memberikan kompensasi yang baik bagi Kabupaten Bombana dengan pengucuran anggaran tambahan dari pemerintah pusat.

Mantan Kadis Perhubungan Sultra ini, mengatakan semangat meraih WTP bukan cuma bersandar pada hadirnya bantuan tersebut. Namun lebih dari itu, untuk menyehatkan tata kelola keuangan serta aset Daerah.

Sekda Bombana H. Burhanuddin, A.HS.NOY, SE.,M.Si.

“Bantuan akibat capaian predikat WTP itu sangat kita harap. Namun jauh dari itu, semangat kami jelas bahwa urusan tata kelola keuangan dan aset daerah Bombana, harus prima,” ujarnya.

“Atas arahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, serta bantuan semua jajaran Pemkab. Kami bertekad prestasi ini akan terus kami pertahankan,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Bombana Andi Firman mengaku pihaknya sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Bombana dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik.  Menurutnya, penobatan opini WTP ini mengindiksikan bahwa Pemkab Bombana mempunyai standar laporan akuntansi yang jelas. Memiliki kepatuhan terhadap undang-undang, serta memiliki sistem efektifitas pengendalian secara internal. Dan tentu semua ini merupakan buah kerja konsisten Pemerintah dalam memajukan daerah.

“Alhamdulilah Kabupaten Bombana kembali mendapat predikat opinin WTP lagi dari BPK RI. Ini bukti keseriusan kita dalam mentata kelolah aset, maupun keuangan daerah kita. Ini sudah yang ke empat kalinya, kita meraih WTP,” kata Ketua DPRD Bombana Andi Firman.

Untuk meraih prestasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah ini tentu tidak muda. Opini  WTP tersebut diraih Pemerintah Daerah atas hasil kerja keras seluruh perangkat daerah. Andi Firman mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana karena telah bekerja maksimal sesuai dengan koridor aturan yang berlaku.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Bombana.

“Tentu capaian ini bukan hal yang mudah dan bukan pula hadiah.  Semua ini diperoleh atas kerja keras seluruh pihak utamanya Pemkab Bombana. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana karena telah bekerja dengan baik,” kata Andi Firman.

Terkait catatan-catatan yang diberikan BPK Sultra, Ketua DPRD Bombana Andi Firman SE,M.Si mengharapkan Pemerintah dapat sesegera mungkin, dengan memperhatikan poin-poin penting dalam pengelolaan keuangan.

“Saya akan sampaikan kepada Bapak Bupati terkait tidak lanjuti dan mudah-mudahan WTP ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah untuk lebih mendorong sisi kemanfaatan anggaran, bukan hanya ketaatan terhadap sistem. Tetapi, pengelolaan keuangan itu harus mengutamakan manfaat positif kepada masyarakat. (Pariwara/Adv)