KOMPAK Minta Gubernur Sultra Cabut dan Hentikan Aktivitas Pertambangan PT Antam

Kendari, Sultrapost.ID – Aksi demonstrasi terkait dugaan kejahatan pertambangan PT Aneka Tambang (Antam) di Kabupaten Konawe Utara (Konut) kembali berlangsung, Kamis 14 November 2019.

Massa dari berbagai elemen lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Konawe Utara (KOMPAK) meminta Gubernur Sultra segera mencabut SK nomor 15 tahun 2010 serta menghentikan segala aktivitas produksi PT Antam di Blok Tapunopaka, Kecamatan Lasolo Kepulauan.

Ketua Umum KOMPAK, Ihwan mengatakan, perusahan plat merah tersebut di duga telah melakukan ilegal mining, sebab IUP nomor 15 yang di klaim oleh PT Antam, sudah tidak berlaku lagi. Namun sampai hari ini perusahan tersebut masih melakukan kegiatan produksi pertambangan di areal blok Tapunopaka.

“Kami meminta Gubernur
Sultra agar mencabut Kembali Surat Keputusan nomor 15 Tahun 2010 PT Aneka Tambang, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung (MA) nomor
338 K/TUN/2013 tanggal 17 Februari 2013. Serta mengeluarkan Surat Keputusan penghentian aktifitas
Pertambangan perusahan itu, karena telah melakukan ilegal mining tanpa adanya IUP,” ucapnya.

Dijelaskannya, secara hukum dan UU, lokasi blok Tapunopaka menjadi pencadangan negara atau daerah, sejak adanya perubahan tata ruang wilayah di bidang kehutanan dari Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi Hutan Lindung (HL). Sejak saat itu maka wilayah tersebut kemudian di lelang kembali kepada perusahan yang berminat, sesuai dengan ketentuan peraturan menteri tentang lelang.

“Tetapi yang terjadi, Bupati Konut justru memberikan secara langsung blok Tapunopaka kepada Antam tanpa adanya proses lelang. Padahal IUP nomor 15 PT Antam telah dicabut berdasarkan beberapa putusan MA RI,” ungkapnya.

Ditambahkannya, selain persoalan ilegal mining, perusahan milik negara itu juga di duga tidak mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Karena dalam aktivitasnya, Antam tidak memiliki izin lingkungan dan TPS-LB3.

“Antam pernah melayangkan surat permohinan ke pihak DLH Komut untuk izin lingkungan dan TPS-LB3. Namun Antam tidak bisa menunjukan dokumen lampiran sebagai syarat mutlak pengurusan izin lingkungan dan TPS-LB3-nya. Sedangkan SK IUP nomor 15 sudah dicabut,” ujarnya.

Pantauan Sultrapost.id, sebelum mendatangi kantor Gubernur Sultra, para demonstran melakukan orasi di perempatan lampu merah MTQ. Massa membawa membakar karanda yang dibalut dengan spanduk berlogo PT Antam. Usai berorasi masa kemudian melanjutkan aksinya di Kantor ESDM Sultra.

Di Kantor ESDM Sultra, massa melakukan penyegelan, lantaran tak satupun pejabat ESDM yang menemui massa aksi.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.