BannerDepan

Konutara Desak BKPM RI Cabut IUP PT CNI

Kendari, Sultrapost.ID – Konsorsium Nasional Pemantau Tambang dan Agraria (Konutara) melakukan demonstrasi di Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Kamis, 20 Juli 2023.

Mereka mendesak Menteri Investasi, Dalam tuntutannya, Bahlil Lahadalia untuk segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) yang berlokasi di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Presidium Konutara, Ujang Hermawan mengungkapkan, tuntutan terkait pencabutan IUP PT CNI telah melalui kajian internal berdasarkan bukti-bukti yang ada.

“Berdasarkan hasil kajian internal kami, sudah sepantasnya jika IUP PT CNI di cabut,” ungkapnya.

Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari itu mengatakan bahwa perusahaan tambang itu diduga melanggar berbagai aturan dalam melangsungkan kegiatannya.

“Ada beberapa aturan yang dilanggar, yang paling fatal menurut kami adalam pembangunan Jetty dan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak kepada masyarakat sekitar tambang,” ucapnya.

Dijelaskannya, lokasi pembangunan Terminal Khusus (Tersus) atau Jetty PT CNI dulunya merupakan kawasan pangkalan ikan dan barang bagi masyarakat setempat. Selain itu keberadaan Jetty tersebut berdampak negatif pada persawahan dan tambak udang milik warga Desa Muara Lapao-Pao, Kecamatan Wolo.

“Ironisnya, meski mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, tetapi pihak perusahaan diduga tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada yang terdampak. Parahnya lagi, kami duga pihak perusahaan kerap mengintimidasi masyarakat terdampak yang ingin menuntut haknya,” ucapnya.

Kata Ujang, meskipun PT CNI masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) bukan berarti menjadi jaminan untuk bebas melanggar aturan atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

“Ini terkesan rancu, bagaimana bisa salah satu perusahan yang masuk dalam daftar PSN, sementara kita lihat sendiri begitu banyak persoalan yang mereka timbulkan selama beroperasi,” ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya meminta Menteri Investasi untuk tidak tutup mata terkait derita yang dialami oleh masyarakat akibat dampak dari kegiatan PT CNI.

“Para stake holder ini mesti lebih peka terhadap kehidupan masyarakat, terutama dari segi pencemaran lingkungan. Sudah sepantasnya IUP PT CNI dicabut demi keberlangsungan hidup masyarakat,” tutupnya.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.