KPILH Sultra Akan Pertanyakan Dasar Perpanjangan IUP PT PLM di PTSP Provinsi

Kendari, Sultrapost.ID – Setelah melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Sultra beberapa waktu lalu, Konsorsium Pemerhati Investasi dan Lingkungan Hidup (KPILH) Sultra, bakal menyambangi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sultra.

Korlap KPILH, Ilham Nur Baco mengatakan pihaknya akan mempertanyakan dasar DPM-PTSP menerbitkan perpanjangan IUP PT Panca Logam Makmur (PLM).

“Kita harus tahu apa dasar Kadis sehingga berani menerbitkan perpanjangan IUP PLM. Karena jelas itu melanggar UU pertambangan,” ungkapnya.

Dirinya menduga DPM-PTSP kemasukan angin, sehingga berani menerbitkan perpanjangan IUP perusahan penambang emas di di Desa Wububangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.

“Jangan-jangan DPM-PTSP ini sudanh kemasukan angin. Karena di UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambang jelas, jika masa berlaku IUP berakhir, maka dikembalikan ke pemerintah untuk ditawarkan ke perusahan. Untuk itu kita akan melakukan aksi demonstrasi di DPM-PTSP pekan depan,” tutupnya.

Sementara itu, Kadis DPM-PTSP Sultra, Masmudin yang di konfirmasi sebelumnya membenarkan soal perpanjangan IUP PT PLM. Kata dia, perusahan tersebut telah menyelesaikan tunggakannya, sehingga itu pihaknya menerbitkan perpanjangan IUP-nya.

“IUP-nya sudah diperpanjang bulan Oktober kemarin. Mereka telah melunasi segala tunggakan yang kemarin, ada berita acara pelunasannya,” jelasnya, Selasa 25 November 2019.

Saat ditanya dasar perpanjangan IUP PT PLM yang bertentangan dengan pasal 120 tentang Berakhirny IUP di UU Pertambangan, Masmudin menyebutkan jika tata cara perpanjangan izin telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2010.

“Cek saja di PP nomor 23 tahun 2010 disitu ada. Jadi meski sudah berakhir tapi prosesnya masih tetap berjalan, karena diusulkan sejak tahun 2015,” ucapnya.

Ucapan mantan Wakil Bupati Konawe itu tentu bertentangan dengan UU, terlebih lagi dalam PP 23 tahun 2010 tak satu pun pasal yang bertolak belakang dengan UU pertambangan.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.