KPILH Sultra Bakal Desak Ombudsman Telusuri Dugaan Maladministrasi Perpanjangan IUP PT PLM

Kendari, Sultrapost.ID – Konsorsium Pemerhati Investasi dan Lingkungan Hidup (KPILH) Sultra, bakal mendesak Ombudsman RI perwakilan Sultra untuk mengusut tuntas dugaan Maladministrasi perpanjangan IUP PT Panca Logam Makmur (PLM).

Koordinator KPILH Sultra, Ilham Nur Baco mengatakan seharusnya DPM-PTSP Provinsi tidak melakukan perpanjangan IUP PT PLM, karena jelas-jelas bertentangan dengan UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

“Di dalam pasal 120 dijelaskan bahwa dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak
diajukan permohonan peningkatan, atau perpanjangan tahap kegiatan, atau pengajuan
permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka IUP dan IUPK tersebut dinyatakan berakhir,” ungkapnya.

Sedangkan kata dia, IUP PT PLM telah berakhir sejak 2016 lalu. Karena saat mengajukan perpanjangan tahun 2015 silam, DPM-PTSP Sultra menolak lantaran belum menyelesaikan tunggakan royaltinya kepada negara sebesar Rp 9 Miliar.

“Nah disitu jelas, jika tidak memenuhi persyaratan maka di nyatakan berakhir. Dan seharusnya sejak masa berlaku IUP PT PLM berakhir, maka dikembalikan ke Menteri, Gubernur, Walikota atau Bupati, sesuai kewenangannya. Jika sudah dikembalikan maka Wilayah IUP-nya itu ditawarkan atau dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam UU,” ucapnya.

lanjut Ilham, sayangnya UU tersebut seoalah di abaikan, DPM-PTSP Sultra justru memperpanjang IUP PT PLM, meski bertentangan dengan UU.

“Ini jelas melanggar UU. Kami duga ada main mata antara PTSP dan PT PLM. Kemarin dia menolak karena tidak memenuhi persyaratan, kok sekarang tiba-tiba dia keluarkan. Sehingga itu kami akan desak Ombudsman segera telusuri dugaan maladministrasi perpanjangan IUP nya” pungkasnya.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.