KPILH Tegaskan Perpanjangan IUP PT PLM Melanggar UU

Kendari, Sultrapost.ID – Konsorsium Pemerhati Investasi dan Lingkungan Hidup (KPILH) Sultra, menegaskan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Panca Logam Makmur (PLM) melanggar Undang-undang (UU) nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Hal itu mereka sampaikan saat menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Sultra, Senin 25 November 2019. Korlap KPILH, Ilham Nur Baco mengatakan seharusnya pemerintah tidak melakukan perpanjangan IUP PT PLM, karena bertentangan dengan UU pertambangan.

“Di dalam pasal 120 dijelaskan bahwa dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak
diajukan permohonan peningkatan, atau perpanjangan tahap kegiatan, atau pengajuan
permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan maka IUP dan IUPK tersebut dinyatakan berakhir,” ungkapnya.

Sedangkan kata dia, IUP PT PLM telah berakhir sejak 2016 lalu. Karena saat mengajukan perpanjangan IUP tahun 2015, DPM-PTSP Sultra menolak lantaran belum menyelesaikan tunggakan royaltinya kepada negara sebesar Rp 9 Miliar.

“Nah disitu jelas. Yang seharusnya sejak masa berlaku IUP PT PLM berakhir, maka dikembalikan ke Menteri, Gubernur, Walikota atau Bupati, sesuai kewenangannya. Jika sudah dikembalikan maka Wilayah IUP-nya itu ditawarkan atau dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Seperti itu,” ucapnya.

lanjut Ilham, sayangnya UU tersebut seoalah di abaikan, DPM-PTSP Sultra justru memperpanjang IUP PT PLM, meski bertentangan dengan UU.

“Ini jelas melanggar UU. Kami duga ada main mata antara PTSP dan PT PLM. Kemarin dia menolak karena tidak memenuhi persyaratan, kok sekarang tiba-tiba dia keluarkan. Sehingga itu kami mendesak DPRD Sultra agar segera memanggil DPM-PTSP, ESDM Sultra dan perusahan untuk menggelar RDP,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Sultra Sudirman mengaku akan menindak lanjuti aduan dari KPILH. Dirinya akan segera memanggil pihak ESDM dan PTSP untuk dimintai klarifikasi.

“Kami akan panggil pihak ESDM dan PTSP. Bahkan sebentar saat rapat dengan PTSP saya akan tanyakan soal ini,” ujarnya.

Ia juga berjanji akan mendesak pemerintah untuk memberi tidakan tegas terhadap PT PLM jika terbukti melakukan pelanggaran.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.