BannerDepan

KPSDA Sultra Duga Bupati Konut Ikut Terlibat Skandal Tipikor PT Antam

Kendari, Sultrapost.ID – Bupati Konawe Utara (Konut) diduga ikut terlibat dalam skandal kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam UBPN.

Hal tersebut di beberkan oleh beberapa organisasi yang tergabung dalam Konsorsium Penyelamat Sumber Daya Alam (KPSDA) Sultra, saat melakukan aksi demonstrasi di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, di Jakarta, Rabu 12 Juli 2023.

Presidium J-PIP, Habrianto mengungkapkan Bupati Konut diduga pernah menjadi Humas PT Antam Tbk dan juga terlibat dalam skandal tindak pidana korupsi penambangan dan penjualan nickel ilegal dari dalam IUP perusahan milik negara tersebut.

“Gerakan ini merupakan bentuk konsistensi kami sebagai putra daerah Sultra dalam membongkar dugaan pelanggaran hukum serta menyelamatkan  kerugian negara. Dan kami duga ada keterlibatan Bupati Konut, dengan posisinya rangkap jabatan menjadi Humas perusahaan atau lebih tepatnya sebagai penghubung,” ungkap Habrianto.

Hal senadah juga diungkapkan Presidium LPPH, Rendi Tabara. Kata dia, Bupati Konut berperan sebagai penghubung bagi para penambang ilegal dengan pihak PT Antam Tbk, sehingga para pengusaha tersebut leluasa menggarap nickel di dalam WIUP Antam.

“Kami menduga Bupati Konut ini menggunakan kekuasaannya untuk memainkan peran dalam seluruh penambangan ilegal di wilayah IUP PT Antam Tbk, UBPN Konut,” ucapnya

Lanjut Rendi Tabara, dari hasil kerjanya sebagai penghubung, Bupati Konut diduga mendapat puluhan milyar dari penambang ilegal dan oknum pihak PT Antam Tbk, UBPN Konut.

“Puluhan penambang yang pernah melakukan penambangan ilegal telah dipanggil dan diperiksa oleh Kejati Sultra, bahkan ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal tersebut, namun anehnya seluruh aktor intelektualnya tidak pernah tersentuh hukum,” jelasnya.

Sementara itu, Presidium ICO Awaludin Sisila mengatakan atas atas dasar itu pihaknya mendesak Kejagung RI agar menelusuri terkait aliran dana yang diterima oleh Bupati Konut serta melakukan upaya penindakan.

“Seyogyanya, Kejagung harus segera melakukan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap Bupati Konut karena diduga telah merugikan negara hingga ratusan milyar,” pintahnya.

Awal menekankan kepada seluruh instrumen Kejagung RI agar tidak bermain mata dengan Bupati Konut.

“Bupati ini sangat kebal hukum. Sebab, sederet kasus tipikor yang menyeret namanya namun belum pernah ditindak, olehnya itu kami tegaskan agar Kejagung serius dalam kasus ini,” pungkasnya

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.