BannerDepan

Kuasa Hukum PT KBP Tanggapi Persoalan Lahan di Kelurahan Abeli Dalam

Kendari, Sultrapost.ID – Kuasa Hukum PT Kendari Baruga Pratama (KBP), Jushriman kini angkat bicara persoalan penggunaan surat palsu yang dilakukan Hasan dan Lusman dalam melakukan penyerobotan dan pengrusakan tanaman diatas tanah milik PT. KBP yang terletak di Kelurahan Abeli Dalam, Kota Kendari.

Kata Jushriman, Hasan dan Lusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan surat palsu berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) nomor perkara 511 K/Pid/2023 dan 510 K/Pid/2023.

“Perkara tersebut telah selesai berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam perkara pidana,” ungkapnya, Rabu 22 Mei 2024.

Ia melanjutkan, dalam perkara perdata, Hasan selaku penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT KBP di Pengadilan Negeri (PN) Kendari. Namun PN Kendari menolak guggatan Hasan seluruhnya.

“Sudah diputus dengan putusan PN Kendari nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi, tanggal 21 Maret 2023, dengan amar putusan dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat seluruhnya. Nah putusan itu dikuatkan lagi dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Sultra nomor 36/Pdt/2023/PT KDI, serta dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 512 K/Pdt/2024,” jelasnya.

Lanjutnya, berbeda dengan Hasan, dalam perkara perdata di PN Kendari dengan nomor 69/Pdt.G/2023/PN Kdi, antara PT. KBP selaku penggugat dengan lusman sebagai pihak tergugat sepakat berdamai, sehingga lusman secara sukarela meninggalkan lokasi tanah milik PT. KBP.

“Dengan adanya putusan Mahkamah Agung baik secara pidana maupun perdata, maka kepemilikan lokasi tanah yang disengketakan di Kelurahan Abeli Dalam secara sah menurut hukum adalah milik PT KBP, adapun masih adanya pihak yang terus saja mempersoalkan tanah tersebut menurut saya tidak perlu ditanggapi karena bukan pihak berperkara,” ucapnya.

Sehingga itu Jushriman berharap semua pihak untuk sama-sama menghormati putusan tersebut.

“Menanggapi pernyataan Edi Sartono yang mengaku sebagai warga Kelurahan Abeli Dalam di media sosial dan media online lalu menyoal permasalahan tanah di Kelurahan Abeli Dalam, menurut saya jika yang dimaksud dalam pernyataannya adalah perkara antara PT KBP dengan Hasan dan Lusman, maka saya terlebih dahulu menjelaskan kalau Edi Sartono itu bukan warga Kelurahan Abeli Dalam, bukan pemilik tanah, bukan ahli waris Hasan serta bukan kuasa hukum pihak yang berperkara dengan klien saya,” ujarnya.

Kata dia, dalam perkara Hasan dan Lusman yang menggunakan surat palsu kemudian masuk menyerobot dan merusak tanaman diatas tanah milik kliennya, ada pihak lain yang selalu ikut campur yaitu Edi Sartono berteman dengan seseorang bernama Aladin yang merupakan mantan anggota DPRD Kota Kendari.

“Keduanya sama-sama tidak memiliki kedudukan hukum dan bukan warga Kelurahan Abeli Dalam tapi selalu ikut campur dalam masalah tanah tersebut bahkan sering hadir ketika jadwal persidangan di PN Kendari, termasuk berada dilokasi ketika pemeriksaan objek sengketa oleh Hakim perkara perdata gugatan Hasan kepada PT KBP, dan sempat terjadi pertengkaran antara kuasa hukum dengan dua orang tersebut,” tutupnya.

Jushriman menambahkan, dirinya mengapresiasi kinerja kepolisian yang berhasil mengungkap kasus ini dan pada akhirnya para pelaku terbukti bersalah menggunakan surat palsu berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.