BannerDepan

Kunjungan Kerja Presiden RI, Kelompok Cipayung Plus Sultra Sampaikan Beberapa Tuntutan

Kendari, Sultrapost.ID – Menjelang kedatangan Presiden RI, Joko Widodo di Kota Kendari dalam rangka kunjungan kerjan, Jumat 1 Maret 2019 besok, berbagai lembaga kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Sultra mulai menyampaikan beberapa tuntutannya.

Seperti yang disampaikan Ketua BADKO HMI Sultra, Eko Hasmawan Baso. Dirinya mengaku menolak adanya TKA di Sultra dan meminta untuk segera membuat team khusus terkait TKA ilegal yg bervisa wisata.

“Kami juga mendesak kepada Presiden untuk melakukan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton),” ungkapnya, Kamis 28 Februari 2019.

Selain itu Eko juga menyampaikan, jika BADKO HMI Sultra secara politik tidak memihak ke salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI. Pihaknya tetap menjaga independensi organisasi serta tetap bersikap netral dalam momentum Pemilihan Umum Presiden. Hal tersebut sejalan dengan penetapan PB HMI sebagai salah satu tim pemantau pemilu tahun 2019.

“Mengapreseasi atas kunjungan kerja di Sultra dan keberhasilan kinerja Presiden Republik Indonesia bapak Ir. Joko Widodo diberbagai sektor, khususnya dalam percepatan pemerataan pembangunan
infrastruktur dan ketahanan ekonomi bangsa Indonesia, dan salah satunya di Sultra,” ungkapnya.

Dirinya juga menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat Sultra, untuk menyalurkan hak pilih (tidak golput), menjaga keutuhan dan
persatuan bangsa, ikut mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dimasing-masing daerah, serta tidak mudah terprovokasi dengan adanya berita atau informasi yang tidak benar (hoaks).

Hal senada juga dosampaikan Ketua PKC PMII Sultra, Erwin Gayus. Kata dia, PMII Sultra mendorong Provinsi Kepton agar segera dimekarkan, meminta kepada Presiden agar memperhatikan infrastruktur di Sultra serta meminta Presiden agar membentuk tim khusus untuk mengidentivikask TKA yang tak memiliki visa kerja serta memprioritaskan tenga kerja lokal.

““Kami juga secara khusus meminta Presiden Jokowi agar memantau secara langsung tambang yang beroperasi secara ilegal di Sultra,” pungkasnya.

Untuk diketahui selain BADKO HMI Sultra dan PKC PMI Sultra, turut hadir juga empat lembaga yang tergabung dalam kelompok cipayung sultra yakni DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI) dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Sultra, untuk menyampaikan tuntutan.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.