BannerDepan

Lakukan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi, Dua Anggota KPK Berkunjung di Bombana

Bombana, Sultrapost.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 19 September 2018 menyambangi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana.

Kedatangan dua anggota lembaga anti rasua di Kantor Bupati, guna melakukan monitoring dan evaluasi terkait program pencegahan korupsi di lingkup Pemda Bombana.

Dua Anggota KPK, yang di dampingi Bupati,  H. Tafdil dan Ketua DPRD Bombana, Andi Firman.

Hery Sugianto koordinator KPK wilayah Sultra, saat di konfirmasi usai melakukan rapat evaluasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meyebutkan, dari segi pelayanan kelayakan sarana dan SDM, terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi oleh Pemda Bombana.

“Tadi kami sudah melihat di DPM-PTSP banyak beberapa hal yang masih perlu di perbaiki, karena masih manual, tapi dari sisi pelayanan publik sudah lumayan. Kalau ULP, tempatnya masih minim,” ungkapnya.

Kata dia, ULP seharusnya memiliki tempat yang layak serta SDM yang cukup. Sebab anggaran yang dikelolanya mencapai ratusan miliar. Sehingga itu dibutuhkan komitmen yang kuat bupati beserta jajarannya dalam menguatkan ULP dan sesuai dengan aturan.

“Uang yang di kelola oleh ULP ratusan miliar. Tahun ini saja sekitar 159 miliar, tahun depan mungkin akan naik sekitar 200 miliar. Tapi tempatnya seperti ini, SDM-nya kurang. Nah komitmen pak bupati dan jajarannya harus menguatkan ULP itu, dan tidak ada suap, pemotongan fee yang tidak jelas,” ucapnya.

Lanjutnya, untuk mencegah terjadinya korupsi, bupati beserta jajarannya tentunya lebih memperhatikan hal-hal tersebut. “Kita akan lihat hasilnya seperti apa, terus saran-saran kita seperti apa. Nanti kita lihat sampai satu tahu kedepan perbaikannya seperti apa. Kan arahan pimpinan sudah jelas, kalau dalam koridor pencegahan tidak ada progres yang berarti, bisa jadi nanti penindakan,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Bupati Bombana H. Tafdil mengatakan, bahwa kedatangan KPK di bombana merupakan salah satu langkah kongkrit dalam mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Pemda Bombana.

“Tentunya dengan saran dan masukan dari KPK, membantu kami dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya di DPM-PTSP, ULP dan LPSE. Saat ini saja kita sudah mulai membenahi secara berlahan. Kita hanya terkendala di keuangan. Kalau anggarannya besar pasti semua instansi dibenahi, minimal seperti di Kota Kendari,” ujarnya.

Sebagai nahkoda, dirinya berjanji akan terus meningkatkan kualitas pelayanan diwilayahnya. Ia juga menegaskan seluruh jajarannya untuk tidak melakukan pungli dalam melayani masyarakat.

”Saya sudah berkali-kali menegaskan kepada jajaran saya jangankan melakukan, mendekati yang namanya pungli saja tidak boleh. Karena tidak ada ampun bagi jajaran saya yang terbukti,” tutupnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.