Lakukan Peninjauan Tertutup, GAKKUM LHK Seolah Legalkan Dugaan Kejahatan Kehutanan PT MLP dan ASKON

Kendari, Sultrapost.ID – Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum atas dugaan kejahatan kehutanan, membuat PT MLP serta ASKON semakin bebas mengeruk sumber daya alam (SDA) yang ada di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Padahal, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI tahun 2019, lokasi IUP PT Masempo Dale (MD) yang saat ini menjadi tempat beraktivitasnya kedua perusahaan tersebut, belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Balai GAKKUM LHK pusat yang kabarnya baru-baru ini mendatangi lokasi, seolah melegalkan aktivitas kedua perusahaan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Sebab sampai saat ini belum ada sanksi tegas yang diberikan oleh lembaga yang melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan ini.

Anehnya, kedatangan GAKKUM LHK pusat di lokasi penambangan tersebut pun seakan di sembunyikan. Salah satu penyidik di Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, Yusuf yang di ketahui ikut bersama tim GAKKUM LHK pusat saat itu, enggan memberi jawaban saat di konfirmasi melalui via Whatsapp-nya, Rabu 28 Agustus 2019.

Awak sultrapost.ID pun kemudian melakukan konfirmasi ke pihak MD. Melalui via Whatsapp-nya, Kuasa Hukum PT MD, Andre Darmawan mengatakan dirinya juga mendapat kabar kedatangan GAKKUM LHK pusat di lokasi tersebut.

“Saya belum bisa pastikan. Tapi yang jelasnya saya dapat kabar tim dari Balai GAKKUM LHK mendatangi lokasi IUP MD. Soal apa tujuan-nya saya juga belum tahu,” ungkapnya.

Jika demikian, lanjut Ketua LBH HAMI Sultra, dirinya berharap agar GAKKUM LHK bisa memberikan tindakan tegas terhadap pihak yang diduga melakukan kejahatan kehutanan.

“Saya berharap GAKKUM bisa mengambil tindakan tegas kepada pihak-pihak yang masuk menambang dalam wilayah IUP PT MD tanpa memiliki IPPKH. Karena kegiatan mereka tanpa seizin dan sepengetahuan kita sebagai pemegang IUP,” tegasnya.

Tak hanya Kuasa Hukum PT MD, kabar kedatangan GAKKUM LHK pusat di lokasi penambangan PT MLP dan ASKON juga diketahui oleh Skertaris Jenderal (Sekjend) SYLVA Indonesia, Andriansyah Husen.

“Iya saya dapat informasi langsung dari Kementrian Kehutanan. Begitu saya konfirmasi di Kehutanan Provinsi Sultra, tak ada yang memberi jawaban,” ujarnya.

Ia juga mengaku heran dengan sikap Dinas Kehutanan yang tidak transparan. Padahal dugaan pelanggran kehutanan yang di lakukan kedua perusahaan tersebut sangat berbahaya pada lingkungan.

“Data Kementerian LHK tahun 2019 jelas, bahwa PT MD belum mempunyai Izin tersebut. Dan ini bertentangan dengan UU nomor 41 tahun 1999 pasal 50 ayat 3 point A dan B serta UU nomor 18 tahun 2013 pasal 12 point B – G dan beberapa pasal lainnya. Nah ketika MLP dan ASKON ini dibiarkan, jelas akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah dan kerugian lingkungan yang sangat besar,” jelasnya.

Sayangnya, sampai saat ini belum ada kejelasan tentang tindak lanjut dari penegak hukum, terkait aktivitas pertambangan PT MLP dan ASKON di lokasi PT MD yang tidak mengantongi IPPKH. Belum lagi lanjutnya, PT Masempo Dalle diduga belum mempunyai RKAB, tetapi parahnya aktivitas penambangan dalam kawasan hutan tersebut sangat masif.

“Harapannya saya sebagai Sekjend SYLVA Indonesia, GAKKUM LHK dan POLRI bisa segera melakukan penindakan, sehingga menjadi pelajaran dan peringatan bagi korporasi korporasi nakal yang berada di Sultra,” pungkasnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.